Sayangnya minat yang tinggi itu dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh sejumlah oknum untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka mamatok tarif pembayaran dengan berbagai alasan.

Para calon mahasiswa terpaksa harus merogoh kocek untuk biaya diluar peruntukan studi yang semestinya. Jelas hal itu adalah kabar tak sedap. Tarif yang musti disetorkan tersebut terindikasi pungutan liar yang melibatkan oknum KBRI Yordania di Amman dan oknum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Yordania.

Keterlibatan instansi pemerintah menguatkan  dugaan adanya bentuk penyelewengan kewenangan oknum pejabat KBRI. Demikian pula organisasi mahasiswa HPMI yang cenderung dimanfaatkan sebagai operator lapangan. 

Modus yang digunakan adalah kerjasama yang saling menguntungkan oknum HPMI dan oknum di KBRI terkait beberapa item pembayaran yang diduga markup dan juga diada-adakan. Sehingga dana itu diyakini mengalir juga ke oknum di KBRI. 

Selain pembayaran langsung ke rekening pribadi pengurus, ada juga pembayaran melalui agenci. Konon rekening Bendahara HPMI menampung sampai Miliayaran Rupiah dari praktek tersebut. 

Keterangan sumber yang tak ingin diungkap jatidirinya menyebutkan sejumlah mahasiswa harus keluar uang hingga 5 jutaan rupiah atau setara 235 Dinar Yordania yang peruntukannya cenderung tak berdasar. 

"Ada indikasi kuat Kerjasama HPMI dan oknum KBRI menarik iuran ke mahasiswa baru senilai 5jt. 90℅ Mahasiswa yang ke Yordania bayar," ungkapnya melalui aplikasi WhatsApp yang diterima media ini Selasa Sore (9/4/24). 

Sejumlah mahasiswa asal Indonesia di Yordania kepada median ini membenarkan adanya pembayaran sejumlah 5 Juta rupiah tersebut. Mereka mengaku menyetorkan dana tersebut demi untuk bisa segera melanjutkan studi di negeri Kerajaan Hasyimiah Yordania tersebut. 

Alfin Fauzan Azim, salah seorang mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, mengatakan dirinya membayar sesuai angka tersebut. Saat ditanya apakah pembayaran tersebut memberatkannya, ia mengaku untuk ukuran pribadinya sangatlah memberatkan. Meski demikian ia tetap membayar demi kelancaran melanjutkan studinya di Yordania. 

Sementara itu, Staf Lokal Atase Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Yordania, Dr. Fajar Shiddiq Irsyad yang yang dihubungi via telepon selulernya Selasa (09/404/24)  hanya mengatakan jika pihaknya tak tahu menahu soal dana 5 Juta per mahasiswa itu. Namun ia menyebutkan memang ada kewajiban pembayaran sekitar 1 juta per mahasiswa untuk penyetaraan ijazah di Kemendik Yordania. 

"Tapi itu setahu saya memang resmi secara tertulis yang jika di rupiah kan sekitar sejutaan," ungkapnya. 

Hingga berita ini naik tayang, redaksi masih berusaha mendapatkan konfirmasi salah seorang pengurus HPMI Yordania, Abil Hawari yang menurut beberapa sumber menjabat bendahara HPMI Yordania..... (Mrf).