HARI PAHLAWAN

Warga Watusampu Protes Pembangunan TUKS PT SBP

$rows[judul] Keterangan Gambar : Tanpa Pamitan, Pembangunan TUKS PT SBP Watusampu Dipersoalkan Warga
PALU, KlikNusantara.com | Salah seorang warga masyarakat Kelurahan Watusampu bernama Dedi mempersoalkan Reklamasi dan pembangunan PT. Sumber Batuan Prima (SBP) yang kini beroperasi untuk kegiatan pengangkutan material tambang galian C. 

Pasalnya PT SBP diduga telah melakukan reklamasi dan membangun dermaga penampungan serta pengangkutan material dengan di belakang lokasi yang diklaim masih milik keluarga Dedi Irawan. 

Hal itu disampaikan Dedi Irawan mewakili keluarganya melalui pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi Senin siang (18/10/2021).

Menurut dedi, sejak lama dia telah mempersoalkan pembuatan TUKS tersebut karena menurutnya lokasi itu adalah laut yang dapat dikatakan masih masuk dari lokasinya karena berbatasan langsung dengan garis pantai. 

"Setidaknya mereka kalaupun itu dianggap tidak lagi bagian dari lokasi kami, setidaknya mereka pamit jika ingin menimbun lokasi itu karena masih rangkaian langsung ke laut," ungkapnya. 

Meski dipersoalkan, kegiatan terus berlanjut. Mereka kata Dedi mengklaim telah memiliki rekomendasi izin TUKS dari kantor KSOP di lokasi itu. 

Padahal menurutnya. lokasi pesisir yang ditimbun di Kelurahan Watusampu itu tanpa memiliki lokasi daratan. 

"Padahal salah satu izin pembangunan TUKS adalah penguasaan atau menyertakan bukti kepemilikan lahan daratan," cetusnya. 

Dijelaskannya, lokasi yang diklaim oleh PT. SBP adalah lokasi hasil Reklamasi, yang secara faktual tanah daratannya adalah milik warga watusampu. 

"Klaim PT. SBP yang menggunakan rekomendasi kantor KSOP sejauh kurang lebih 20 meter berada pas di belakang lahan warga. Artinya tidak ada  dasar penguasa daratannya," tandas Dedi. 

"Dengan demikian, kami sebagai warga Watusampu keberatan dengan hal ini yang terang menjelaskan bahwa KSOP diduga menggunakan kewenangan secara semborono, diduga ada kongkalikong, karena tidak melihat fakta lapangan," terangnya. 

Bahkan menurutnya hal itu sangat merugikan warga. KSOP dan PT. SBP patut diduga telah menyalahi peraturan menteri perhubungan terkait izin pembangunan TUKS.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran media ini, kegiatan di lokasi itu sudah berjalan beberapa lama. 

Awak media ini berusaha menghubungi pihak PT SBP untuk mastikan kebenaran yang disampaikan warga watusampu tersebut. 

Sayangnya, belum diperoleh konfirmasi dari PT. SBP. Haji Said yang kabarnya menduduki posisi Direktur belum dapat terhubung. Hingga berita ini naik tayang, Haji Said belum mengangkat telepon selulernya.... (****). 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)