Usai Dilantik, Mensos Risma Kaget Anggaran 1,3 Triliunan Untuk Pemutakhiran DTKS

Mensos, Tri Rismaharini

Kliknusantara.com | JAKARTA ‐ Usai dilantik menjadi Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyoroti anggaran perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021. Mantan Walikota Surabaya ini mengaku kaget saat mengetahui Kemensos mengalokasikan sebesar 1,3 Triliun untuk perbaikan DTKAS.

Menurut Risma, selain terlalu besar,  anggaran sejumlah itu juga tak efisien. Perbaikan data, kata dia, dapat dilakukan tanpa perlu biaya besar, apalagi sampai triliunan.

“Jadi mari tolong dipikirkan bagaimana bisa mengevaluasi data dengan efisien. Sisanya bisa kita bantu dengan orang lain,” ucap Risma kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Soal anggaran pemutakhiran DTKS ini, alokasi sebesar Rp1,3 triliun tidak muncul tiba-tiba. Semula besaran anggaran untuk program tersebut hanya Rp425 miliar di 2021. Namun dalam rapat bersama Komisi VIII pada Juli lalu, Mensos ketika itu, Juliari Batubara mengajukan tambahan anggaran Rp. 875 miliar.

“Saya minta untuk program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako itu diverifikasi dan validasi ulang, apakah memang 10 juta PKH dan 15 juta untuk penerima kartu sembako itu masih layak,” jelas Juliari.

Menurut Juliari jika anggaran yang diberikan hanya Rp. 425 miliar, maka Kemensos hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi kepada 12 juta rumah tangga di 32 provinsi. Ini belum termasuk Papua dan Papua Barat.

Ia baru yakin bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi setelah anggarannya naik jadi Rp1,3 triliun.

Dengan anggaran tersebut, Juliari melanjutkan, cakupan DTKS juga akan ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen atau sebanyak 42,88 juta rumah tangga.

Untuk diketahui, persoalan DTKS termasuk isu yang mencuat kepermukaan di berbagai daerah sejak pandemi Covid-19 melanda. Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk keluarga kurang mampu dari Kemensos RI, disalurkan berdasarkan DTKS.

Semrawutnya DTKS itu mengundang kekisruhan di tengah masyarakat karena banyaknya ketidaksesuaian data penerima berdasarkan kriteria penerima sesungguhnya yang ditetapkan pemerintah pusat…… (Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tahlil 40 Hari Diana Nurmin, Mantan Ketua Kornas KOHATI

Sat Dec 26 , 2020
Kliknusantara.com | DKI – Peringatan wafat 40 hari almarhumah Diana Nurmin “DN” binti Pandile (Mantan Ketua Umum Kornas Kohati (Korps HMI Wati) asal Makasar diperingati Forhati (Forum Alumni Kohati) Pimpinan Hj Hanifah Husain dan BPP KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) Pimpinan H Mukhlis Patahna (Notaris KAHMI) dengan Panitia Ilhamnur Putri […]