Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda Bergerak Tuntut Anggota DPR Mundur Karena Khianati Rakyat

Aliansi Pemuda Bergerak Tolak UU Omnibus Law dan Tuntut Anggota DPR Mundur Karena Khianati Rakyat, Rabu 7 Oktober 2020.

Kliknusantara.com | JAKARTA – Aliansi Pemuda Bergerak mengutuk keras disahkannya Rancangan Undang-Undamg (RUU) Omnibus Law dalam Sidang Paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu.

Penolakan itu termuat dalam siaran pers oleh gabungan atau aliansi sejumlah organisasi kemahasiswaan dan pemuda yakni, DPP SEMMI, PP KAMMI, PB PII, HIMA PERSIS, PB HMI MPO PEMUDA MUSLIMIN, GP Al- Wasliyah, PP JPRMI dan PP Pemuda Hidayatullah di Jakarta, (07/10/ 2020).

“Pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI, 05 Oktober 2020, sangat mengecewakan dan sangat memanipulatif suara rakyat,” kata Aliansi Pemuda Bergerak dalam siarannpersnyabyang ditrima redaksi.

Menurut Ganungan OKP dan Mahasisa Islam itu, keputusan dilakukan scara terburu-buru tanpa mendengarkan suara rakyat, dan dilakukan saat kondisi prihatin masyarakat akibat dampak Covid-19 dan krisis ekonomi.

“Pemuda Islam Bergerak mencium aroma persekongkolan, tidak terbuka dan mengkhianati kehendak buruh dan rakyat dan kepentingan pengusaha asing dalam UU yang disahkan ini,” lanjut tulisan siaran pers itu.

“Untuk itu Aliansi Pemuda Bergerak yang berangotakan Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Islam, dengan tegas menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja tersebut,” tegas mereka.

Berikut Pernyataan Sikap Aliansi Pemuda Bergerak :

  1. Menuntut kepada seluruh Anggota DPR yang menyetujui UU Omnibuslaw Ciptakerja untuk mundur karena sudah mengkhianati amanah rakyat.
  2. Mendesak kepada partai politik untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas pengkhianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Omnibus Law cluster Cipta Kerja.
  3. Menuntut kepada Presiden Ir. Joko Widodo mengeluarkan PERPPU untuk pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia.
  4. Menuntut transparansi dari Pemerintah Pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law cluster Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang terkesan terburu-buru.

Selain tuntutan itu, aliansi juga bergerak untuk melanjutkan perlawanan parlemen jalanan.

“Aliansi Pemuda Bergerak saat ini sedang membentuk Satgas Omnibus Law dalam upaya advokasi pengajuan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,” tandas Aliansi di akhir siaran persnya……[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Serikat Buruh Turun Ke Jalan Gelar MONAS, Kenapa Dengan UU Omnibuslaw..?

Wed Oct 7 , 2020
Kliknusantara.com | PURWAKARTA – Perjuangan serikat buruh sampai turun kejalan dengan menggelar Mogok Nasional (MONAS) secara serentak hampir di seluruh wilayah indonesia yang direncanakan hingga tanggal 7 Oktober 2020. Hari ke-2 sudah berlangsung serikat buruh menolak keras semenjak disahkannya UU Omnibuslaw namun pada saat ini mengarah kepada Disnakertrans Purwakarta, yang […]