Tegaskan Tolak Omnibuslaw, PB HMI-MPO Serukan Aksi Se-Nusantara

Tegaskan Tolak Omnibuslaw, PB HMI-MPO Serukan Aksi Se-Nusantara

Kliknusantara.com | JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) serukan aksi kepada jajaran Pengurus Cabangnya diseluruh Nusantara pada Kamis besok, 8 Oktober 2020 menyikapi disahkannya RUU Omnibuslaw oleh DPR RI 5 Oktber baru-baru ini.

Seruan tersebut merupakan penegasan sikap PB HMI-MPO menolak UU yang cukup lama tidak dikehendaki kalangan aktivis mahasiswa dan buruh di negeri ini.

Seruan aksi disampaikan dalam selebaran yang keluarkan Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Ahmad Latupono dan Sekretaris Jenderal, Laode Muhammad Farid. Dalam seruannya itu, disampakan untuk aksi di DPR RI Senayan.

Ahmad Latupono, Ketua Umum PB HMI-MPO kepada media ini Rabu sore (7/9/202) mengatakan pihaknya telah menyerukan seluruh jajaran Pengurus Cabang HMI se-nusantara untuk turun aksi Tolak UU Omnibuslaw pada 8 Oktober 2020 secara serentak.

“Besok kami dari HMI-MPO turun aksi menolak UU Omnibuslaw yang disahkan DPR,” kata Ahmad Latupono.

Menurut Ketua HMI-MPO itu, Omnibuslaw menjadi persoalan serius yang dipersoalkan rakyat sejak dicetuskan dalam bentuk RUU. Langkah DPR di Senayan memaksakan pengesahannya jadi UU adalah bentuk penghianatan kepada rakyat dan bangsa.

Undang-undang yang diklaim UU Cipta Lapangan Kerja itu dinilai sarat agenda yang bakal merugikan rakyat. Kalangan Buruh termasuk yang paling berbenturan dengan agenda UU Omnibuslaw itu.

Tak heran sejauh ini kalangan buruh beserta mahasiswa adalah yang paling getol menyuarakan penolakan atas RUU kontroversial yang kini sah menjadi UU.

Jelang pengesahan RUU itu, ancaman mogok nasional disuarakan oleh organisasi buruh. Demikian gelombang aksi unjuk rasa dimotori kemahasiswaan termasi PB HMI MPO pasca pengesahannya semakin meluas bermunculan diberbagai daerah.

Protes dalam bentuk aksi dan pemogokan itu sebagai bentuk kecaman dan kutukan atas langkah para politisi di Senayan mengangkangi aspirasi rakyat. Seolah tak peduli dan tutup telinga atas teriakan masyarakat mereka nekat mengesahkan UU Cilaka itu tepat tanggal 5 Oktober yang sakral bagi TNI.

Jelas saja hal itu kontra produktif ditengah ancaman kirisis ekonomi yang melanda saat Pandemi Covid-19 saat ini.

Tak dapat dipahami, mengaapa para kaki tangan partai politik itu mampu menari dan mengetuk palu di atas jeritan kaum buruh dan mahasiswa yang menyauarakan aspirasi rakyat.

Sejalan dengan seruan PB HMI-MPO itu, sejumlah OKP Islam yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Bergerak juga telah menyampaikan sikapnya menolak dan mengutuk anggota DPR yang menyetujui pepngesahan UU Cilaka tersebut……. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dituding Tertutup Terhadap Media, Ini Penjelasan Pj. Kepala Dinas PU BM Musi Rawas

Wed Oct 7 , 2020
Kliknusantara.com | MUSI RAWAS – Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan membantah dirinya tertutup dengan kalangan media. Bantahan yang disampaikan di Musi Rawas pada Rabu (7/10/2020) itu, terkait berita yang tayang disalah satu media online dengan judul berita ” Dinas […]