Soal Kelompok Ali Kalora, Ketua FUI Sulteng, Ust Hartono: Berlarut-larut Dan Korbankan Rakyat Kecil

Ktua Forum Umat Islam Sulteng, Ust Hartono M Yasin Anda

Kliknusantara.com | Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sulteng prihatin sekaligus mempertanyakan langkah Kepolisian menangani kelompok kecil Ali Kalora Cs yang diidentifikasi sebagai kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Disamping berlarut-larut, juga telah menimbulkan teror 6ang mengorbankan rakyat kecil.

Terakhir kelompok itu disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan sadis disertai pembakaran rumah penduduk di pedapaman Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Ust. Hartono M. Yasin Anda, selaku Koordinator Presidium Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Tengah saat dikonfirmasi di melalui sambungan WhatsApp, Kamis (30/12) mengaku tak habis pikir kelompok yang jumlahnya hanya 8 orang tak mampu diatasi ratusan personil kepolisian. Padahal telah massif dilakukan melalui gelaran Operasi Tinombala.

Bahkan untuk segelintir orang itu, Satgas Tinombala telah diperpanjang masa operasinya. Namun hingga kini tak ada tanda-tanda akan selesai. Belakangan aksi teror pembunuhan sadis di Sigi, Kepolisian kembali menunjuk hidung pelakunya, Ali Kalora cs.

“Negara memiliki segala fasilitas dan perangkat mengatasi kelompok kecil itu. Intelijen dan aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mekiliki segalanya. Kalau memang itu (MIT) pelakunya, kok berlarut-larut penanganannya sampai menimbulkan korban rakyat kecil,”

Hartono menganggap siapa pun pelaku 0embunuhan 4 warga di Sigi itu adalah tindakan keji. Negara harus bertindak tegas dan cepat. Karena menurutnya, apa pun alasannya, tidak yang dapat membenarkan kekejian yang menghilangkan nyawa manusia semacam itu.

Dalam pandangan Ust Hartono, berlarut-larutnya persoalan kelompok Ali Kalora itu telah menimbulkan banyak korban rakyat kecil. Ia mencontohkan hal dengan pola serupa terjadi terhadap petani di Parigi.

Pimpinan pondok pesantren di Kota Palu itu berharap negara segera mengambil tindakan penyelesaian agar tak berlarut-larut seperti sekarang ini.

“Kasihan masyarkat takut menggarap kebun di pedalaman. Belum lagi masyarakat yang jadi sasaran salah tembak oleh aparat Kepolisian seperti yang kami dan Tim Pengacara Muslim (TPM) dampingi di Poso,” ujarnya.

Karena berlarutnya penanganan kepolisian, mengundang apatisme masyarakat. Bahkan menurutnya, berkembang semacam pola kejadian selalu di akhir tahun.

“Pola kejadian peristiwa, selalu di akhir tahun. Ini seperti membenarkan sinyalemen di tengah masyarakat bahwa ini by design dan berkaitan juga dengan perpanjangan masa tugas Satgas Tinombala,” ungkapnya.

Saat ditanya upaya tokoh masyarakat Islam setempat kemungkinan untuk memfasilitasi komunikasi dengan kelompok yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur untuk menghentikan aksi dan menjalani proses hukum, Ketua FUI itu menepis kemungkinannya.

“Mereka kelompok yang tidak dikenali secara pasti. Kalau kelompok ini dikatakan sisah dari kelompok Poso, faktanya seperti di rilis sebagai DPO Kepolisian itu rata-rata usia muda dan kurang dikenali. Tokoh-tokoh yang pernah terlibat di Poso dan dilibatkan dalam kesepakatan Malino mestinya kenal dengan mereka. Tapi kenyataannya tidak dikenali. Jadi tidak mungkin bisa berkomunikasi,” tepisnya.

Hartono pun mendesak Kepolisian untuk bertindak tegas dan menyelesaikan tindakan yang telah meneror warga. Ia juga menolak pandangan yang berusaha menggiring opini negatif terhadap umat Islam di Indonesia. Bahwa serangkaian tindakan teror yang menyebutkan pelakunya MIT dan penggunaan idiom keagamaan itu menyasar umat Islam…..,..(Red).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Diduga Suap Dana Kampamye, KPK OTT Bupati Banggai Laut

Thu Dec 3 , 2020
Kliknusantara.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Banggai Laut di Sulteng, Wenny Bukamo, Kamis siang (3/12/2020). Bupati yang kembali maju mencalonkan diri itu ditangkap KPK. Dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga sekaligus menyita uang yang diduga terkait suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada. “Barang bukti yang […]