Soal Dana Desa, Mahasiswa Berunjuk Rasa Tuntut Pemerintah Desa Gurua Transparan

Massa Aksi, Perjuangan Mahasiswa Untuk Masyarakat Desa Gurua (Foto Redaksi Cermin Nusantara)

KLIKNUSANTARA [HALSEL] – Tuntut Pemerintah Desa Garua transparan soal dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Puluhan Mahasiswa dalam Koalisi Perjuangan Mahasiswa Untuk Masyarakat Desa Gurua (KPMMDG) lakukan aksi unjukrasa. Mereka mendatangi Kecamatan Pulau Makian menyampaikan tuntutannya, Rabu (3/6/2020).

Dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Sarjo Muhlis,mahasiswa menyorot soal keterbukaan atau transparansi anggaran dari Pembangunan Fisik maupun Non Fisik yang ada di Desa Gerua. termasuk soal upah para kerja Proyek pembangunan fisik dan belanja pengeluaran untuk bahan Pembangunan Fisik. Begitu juga tidak terbukanya anggaran non Fisik mulai dari akses Pendidikan, akses Kesehatan dan setiap pemberdayaan masyarakat lainnya.

Mahasiswa yang mengklaim keluhan dari masyarakat Desa Gurua untuk
mendesak kepada Pemerintah Kecamatan Pulau Makian melakukan koordinasi ke pihak Inspektorat untuk memeriksa Kepala Desa Gurua, Rusdi Hi. Bahra.

Mereka juga mendesak Pemerintah Kecamatan Pulau Makian untuk mengevaluasi kinerja dan program kerja Kepala Desa Gurua. Sekaligus mendesak untuk menekankan Kepala Desa Gurua melakukan transparansi dari Dana Desa dari Tahap ketahap.

Selain itu, para demonstran juga mendesak kepada Pemerintah Kecamatan Pulau Makian agar memeriksa kinerja dan topoksi dalam sruktur Pemerintah Desa yang dinilainya saat ini tidak mengikuti mekanisme dalam pemerintahan.

Mendesak Pemerintah Kecamatan Pulau Makian agar melakukan koordinasi kepada Kepala Desa agar melakukan transparansi Dana Kesehatan Covid-19.

Tak hanya Pemerintah Desa, mahasiswa pun mendesak kepada Pemerintah Kecamatan Pulau Makian mengevaluasi BPD Gurua.

Korlap Aksi, Sarjo menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak di iyakan maka aksi demonstrasi akan di lanjutkan ke Kabupaten.

“Apalagi tuntutan kami tidak secepatnya di iyakan, maka kami akan melanjutkan aksi ini sampai ke pihak yang tertinggi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten,” tegansya seperti dikutip dari Media Cermin Nusantara. Co. Id, Rabu (3/6).

Menilik apa yang disoal oleh Mahasiswa tersebut berangkat dari alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes bahwa penyebaran COVID-19 telah berdampak pada kehidupan social ekomomi dan kesejahteraan Desa.

Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU NO 1 Tahun 2020) tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pendemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang partisipasi masyarakat terhadap Pengelolahan Dana Desa.

Menurut mahasiswa yang menjadi dasar partisipasi atas penjabarannya terdapat ada 6 pasal 3, 4, 68, 72 dan 94. Partisipasi tidak seharusnya di pahami oleh kehadiran masyarakat. Namun juga mengambil kebijakan yang di ambil oleh masyarakat.

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendagri no 113 Tahun 2014 tentang Pengelolahan Keuangan Desa. Dalam BAB 11 ASAS pengelolahan keuangan Desa pasal 2, Perda Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan no 2 Tahun 2007 Keuangan Desa.

  1. Keuangan Desa di kelola berdasarkan atas transparan akuntabel, partisipatif serta di lakukan tertib dan disiplin anggaran.
  2. Pengelolaan Keuangan Desa sebagai mana yang di maksud ayat (1) dalam masa satu Tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

Salah seorang massa aksi, Ruat Sagaf menjelaskan, jika mengaacu atau berpegang dengan peraturan tersebut, maka sudah sepantasnya kebijakan itu sudah di ambil oleh Pemerintah Desa Gurua untuk memberikan keterbukaan.

“Edaran Bupati soal anggaran Covid yang sebesar Rp 50 Juta yang di potong hingga sisah Rp 38 Juta yang di anggarkan Dana Covid di Desa dan itu di prioritaskan untuk akses kesehatan di tengah pendemik Corona virus atau Covid-19. Maka kiranya keterbukaan anggaran atau itu harus di realisasikan secara merata sesuai anjuran dari Pemda yang di susun oleh DPMD dan Inspektorat Halsel,” jelas Ruat yang juga Aktivis PMII itu.

Lebih jauh, Ruat menjelaskan lagi, yang harus diselesaikan yakni Anggaran Dana Desa, Pengelolaan Anggaran yang setiap dicairkan atau di kucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan dalam pembangunan fisik maupun non fisik yang di targetkan pada kinerja dan kebijakan Pemerinta Desa Gurua sesuai peraturan perudang-undangan.

“Masyarakat menganggap bahwa Pemerintah Desa sudah gagal dalam memberdayakan Anggaran Desa di setiap Pengelolaan Proyek Jalan, Jembatan maupun fasilitas public di Desa Gurua, maka dari itu wajib setiap evaluasi anggaran yang di kucurkan dari Tahun ke Tahun atau Tahap ke Tahap, sehingga kepercayaan masyarakat itu di sertakan pada Pemerintah Desa,” pintanya……(Red KN) / Cermin Nusantara. Co. Id

35b24349cfd79c2fca67650b87d971df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Posisi Ketua Beralih, Suriyati Datau R. Abdjul Pimpin Dharma Wanita Persatuan Kab. Pohuwato

Wed Jun 3 , 2020
KLIKNUSANTARA.COM [Pohuwato-Gorontalo] – Sertijab Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dari Deice Nento kepada Suriyati Datau R. Abdjul disaksikan oleh Plt. Sekda selaku Pembina DWP Pohuwato, Iskandar Datau. Turut menyaksikan peralihan Ketua DWP itu, sejumlah pengurus DWP dan secara virtual disaksikan pula oleh DWP OPD dan Kecamatan pada Rabu (3/6/2020). Peralihan […]