Putusan BAWASLU dan DKPP RI,Tanda Kuat Rustam Akili Menang Sengketa dan Jadi Bupati

Editorial :

Pilkada Kabupaten Gorontalo yang Masih Dalam Polemik dan Sengketa Karena Terdapat Gugatan Kini Telah Menghasilkan Putusan dari DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia).

Jakarta,Rabu 13/01/2020 DKPP RI telah Membacakan Putusan nya,Terdapat 2 Perkara yang di Bacakan Terkait Pilkada Kabgor

Perkara Nomor: 168-PKE-DKPP/XI/2020, dan Perkara Nomor: 169-PKE-DKPP/XI/2020.

Perkara 168 ini Terkait dengan calon Bupati Petahana Nelson Pomalingo sebagai teradu atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pertama, larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, dan kepala desa/lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kedua, larangan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota, atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.

Ketiga, larangan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Jika melanggar larangan kedua dan ketiga di atas, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang berstatus petahana dikenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.[]/DM1.CO.ID

Pandangan Praktisi Pemilu dan Pengamat Tentang Konsekwensi Putusan DKPP RI

Menurut Praktisi dan Pengamat Pemilu Dr Erman Rahim saat di Wawancara Oleh Reporter KLIKNUSANTARA.COM,Terbitnya Hasil Putusan dari DKPP RI pada Rabu 13/01/2020 Tentu Saja Memiliki Konsekwensi dan Akan Menjadi Bahan dan Bukti Kuat Dalam Persidangan di Mahkamah Konsitusi Tentang Sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo Nanti,Menurut Erman,Pasal 71 dari Undang-Undang Nomor 10 Akan Menjadi Pembahasan di MK, Erman Rahim Merupakan Mantan Ketua KPU Kota Gorontalo dan Studi Doktoral Tentang Hukum Pemilu.

Menurut Erman Rahim sangat Mungkin Mahkamah Konstitusi Menghasilkan Putusan Untuk Terjadinya PSU (Pemilihan Suara Ulang) Tanpa Peserta yang dianggap Melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 karna Telah di Diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu,Atau Putusan MK Bisa Langsung Memanangkan Perolehan Suara Terbanyak dari Peserta Pilkada Yang Tidak Melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Pengamat Pohukam,Wahabkasan Nasaru, Bahwa Pilkada-Pilkada Yang sedang Dalam Aduan Sengketa Secara Otomatis Belum Memiliki Dasar Hukum,Hasil nya Akan diketahui setelah Sengketa dilalui Lewat Proses Hukum yang Tuntas dan Mengikat,Jadi saat ini Belum Ada Pemenang Pilkada Kabupaten Gorontalo,Semua Akan Menunggu Hasil sidang dan Keputusan dari Lembaga-Lembaga Hukum Terkait seperti BAWASLU , DKPP RI, dan Mahkamah Konstitusi,

Menurutnya Untuk Konteks Sengketa di Pilkada Kabupaten Gorontalo,Dengan Hidupnya Kembali Putusan BAWASLU serta Hadirnya Putusan dari DKPP RI membuat Rustam Akili Berada pada Posisi yang Kuat untuk Memenangkan Sengketa ini,Tinggal Menunggu Sidang dari Mahkamah Konstitusi saja dimana Bahan Bukti Kuat dari BAWASLU dan DKPP RI akan di Gunakan Sebagai Dasar Materi.

KPUD Kabgor dan Keputusan nya yang Cacat Hukum.

Beberapa Minggu Sebelum Masa Pencoblosan,BAWASLU RI Telah Merekomendasikan Kepada KPUD Kabgor untuk Mendiskualifikasi Pasangan Nelson-Hendra Karna dianggap Melanggar Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Namun KPUD Kabupaten Gorontalo saat itu Tidak Menjalankan Rekomendasi BAWASLU .Keputusan KPUD Kabgor ini dinilai Cacat dan Tanpa Dasar Hukum.

Tanda Kuat Rustam Akili Jadi Bupati

Dalam Konteks Sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo,Logika Alur Hukum Tentu saja Sudah Terlihat Sangat Jelas dan tidak Samar serta Tidak Juga Multi Tafsir,Karna Hukum Adalah Tempat Mencari Kepastian.

Dengan Hadirnya Putusan DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyellenggara Pemilu) yang Bersifat Mengikat KPUD Kabupaten Gorontalo Tentu Saja Akan Menjalankan Hasil Putusan dari Sidang DKPP RI.

Putusan DKPP RI ini adalah Dasar Utama dan Posisi Kuat dari Rustam Akili untuk Memenangkan Sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo,Suara Rustam Akili Merupakan Yang Terbanyak dari Semua Peserta Pilkada Kabgor 2020 Kemarin Jika Mahkamah Konstitusi Memutuskan Utuk PSU Atau Langsung Memenangkan Rustam Akili Sebagai Penggugat.

35b24349cfd79c2fca67650b87d971df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi yang Aman dan Halal

Thu Jan 14 , 2021
Kliknusantara.com | JAKARTA – Program vaksinasi COVID-19 gratis bagi masyarakat Indonesia telah dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021. Penerima suntikan dosis pertamanya adalah Presiden RI Joko Widodo sendiri. Lalu diikuti sejumlah tokoh perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Dimulainya pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, itu tak terlepas dari fatwa halal […]