Pembatasan Penguasaan Lahan Muncul Dalam Poin Rekom Rakornas KAHMI

Kliknusantara.com | JAKARTA – Mengawali tahun 2021 , Majelis Nasional Wilayah KAHMI mendeskripsikan  permasalahan eksternal dalam bentuk rekomendasi yang di putuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) III KAHMI.

Salah satu isu yang mengemuka adalah soal pembatasan penguasaan lahan. Diketahui, pada penghujung Desember 2020 lalu isu penguasaan lahan oleh segelintir konglomerat mencuat.

Saat itu pemicunya adalah cuitan akun twitter Prof. Mahfud MD yang juga adalah Menko Polhukam RI. Sang menteri mengaku kaget mendapat informasi penguasaan lahan HGU begitu luas (Jutaan Hektare) oleh konglomerat yang jumlahnya hanya hitungan jari.

Dalam Rakornas yang mengusung Tema “Konsolidasi Keumatan  Mewujudkan Nasionalisme Indonesia Yang Adil dan Beradab” itu, isu tersebut nampaknya menjadi salah satu pembahasan yang menarik.

Kegiatan nasional yang diselenggarakan di Puncak Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2021 itu mendesak pembatasan penguasaan lahan tersebut. Berikut poin-poin rekomendasi Rakornas KAHMI yang diterima redasli media ini:

  1. Kahmi mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM KM . 50 secara tuntas  melalui proses penegakan hukum di pengadilan yg adil, profesional dan tranparan.
  2. Kahmi menegaskan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan covid 19 agar pemerintah tidak memaksakan kepada masyarakat untuk di vaksin dengan merk tertentu , serta memghapus sanksi berupa penjara 1 tahun atau denda 50 juta rupiah.
  3. Kahmi meminta agar ada pembatasan penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha dalam rangka keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. KAHMI menegaskan pembangunan infrastruktur harus mengutamakan daerah terpencil, terluar dan terdepan  terutama yang belum menikmati listrik, jalan , jembatan, air bersih dan pemukiman yang layak.
  5. KAHMI menegaskan Pembangunan Kawasan Ekpnomi Khusus (KEK) harus di pastikan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat dan bukan menjadi bencana yang di awali dengan penggusuran dan berakhir dengan pemiskinan struktural.
  6. KAHMI mendesak terbentuknya Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang no 18 tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan . Dan alokasikan sekurang-kurangnya 5% dari total APBN setiap tahun untuk badan ini. Hal ini untuk  mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam negeri dalam rangka mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
  7. KAHMI mendesak kepada pemerintah , DPR RI dan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan pemilu dalam dua tahap , pertama pilkada serentak tetap di laksanakan pada tahun 2022 , 2023 dan 2027 . Dan kedua pemilu nasional tetap di laksanakan pada tahun 2024.
  8. KAHMI mendesak pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional dan membangun pertahanan yang komprehensif di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

*…. Mahdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pergantian Danlanal Tolitoli, Letkol Bayu Dwi Wicaksono Kembali Ke Samudera Komandani KRI Tarakan 905

Sat Jan 16 , 2021
Kloknusantara.com | TOLITOLI – Pergantian Danlanal (Komandan Pangkalan Angkatan Laut) Tolitoli dari Letkol Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono S.T., digantikan Letkol Laut (P) Hariono S.H , M.Tr (Hanla). Proses serah Terima jabatan Danlanal berlangsung Sabtu (16)1/21) di Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado, yang dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal […]