Pimpinan Umum

N.K.R.I = Negara Kesatuan Republik Investor?

$rows[judul]

Oleh: Gede Sandra (Ekonomi Muda Indonesia) 

Ketimpangan Memburuk

Ketimpangan pengeluaran, yang digambarkan BPS dengan Gini Ratio, angkanya meningkat dari

0,381 (Maret 2020) ke 0,384 (Maret 2021). Sementara di perkotaan, Gini Ratio juga meningkat dari

0,392 (Maret 2020) ke 0,401 (Maret 2021). Ketimpangan pengeluaran meningkat, artinya orang

semakin sedikit membelanjakan pendapatannya. 

Bagi orang miskin yang memang tidak ada simpanan untuk pendapatannya, Gini ratio tersebut

mungkin dapat berlaku. Tetapi bagi kalangan orang kaya, menengah ke atas, mungkin saja tidak

berlaku. 

Mengapa? Karena bagi kalangan kaya, mengurangi pengeluaran bukan berarti mereka bertambah

miskin. Mungkin saja berarti juga mereka lebih banyak menabung. Dan terkonfirmasi, dana pihak

ketiga (DPK) di perbankan di tahun terjadinya pandemi malah meningkat 6,5 persen dari tahun

2019. Maka yang terjadi saat ini angka ketimpangan yang sebenarnya dapat lebih parah daripada

yang terukur. 

Faktanya memang kemiskinan meningkat, dan pada saat yang sama orang kaya bertambah. BPS

menyebut, bila dibandingkan dengan Maret 2020 jumlah penduduk miskin meningkat 1,1 juta jiwa.

Total penduduk miskin menjadi 27,5 juta jiwa (standar garis kemiskinan Rp 472.525/kapita/bulan). 

Sedangkan jumlah orang kaya juga meningkat. Menurut Credit Suisse, jumlah penduduk Indonesia

yang memiliki kekayaan bersih US$ 1 juta melonjak 61,7 persen dari tahun 2019. Sebanyak

171.740 jiwa. Sementara jumlah penduduk Indonesia yang sangat kaya, memiliki kekayaan lebih

dari US$ 100 juta, mencapai 417 orang, atau naik 22,3 persen dari tahun 2019.

Apa yang terjadi di masyarakat adalah cerminan dari kebijakan pemerintah. Jadi bila ternyata

ketimpangan semakin parah, yang miskin semakin banyak dan yang kaya juga semakin banyak,

adalah sebab pilihan kebijakan pemerintahannya sendiri.

Kebijakan pro Investor

Penyebab utama ketimpangan adalah karena kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah Indonesia,

dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlalu berpihak kepada investor, bukannya kepada

rakyat banyak. Istilah saya ini adalah kebijakan fiskal N.K.R.I atau Negara Kesatuan Republik

Investor.

Contohnya saja. Ada rencana melakukan tax amnesty jilid ke-2. Padahal dengan adanya tax

amnesty sekali saja itu sudah menunjukkan kemana keberpihakan pemerintahan ini? Jelas kepada

investor dan pengusaha besar yang selama ini menggelapkan pajaknya dari Negara. Ini ada rencana

mau diulang kembali, sunggu tak masuk akal!

Lalu untuk investor juga ada kebijakan-kebijakan fiskal lain, seperti: 1) pajak pembebasan royalti

batubara (bila lakukan hilirisasi untuk energi); 2) pembebasan pajak barang mewah; 3) pembebasan

pajak kapal mewah (yatch); 4) penurunan tarif PPh Badan (dari 25% ke 20% untuk perusahaan non

publik dan dari 20% ke 17% untuk perusahaan publik); 5) Relaksasi pengurangan pembayaran PPh

impor dan PPh pasal 25. Semuanya adalah kebijakan Menteri Keuangan.

Kebijakan pemerintah di sektor perbankan pun juga sangat mendukung kalangan investor dan

pengusaha. OJK menyebutkan bahwa per Juli 2021 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan

mencapai Rp 779 triliun. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sendiri yang memang

ditujukan sebagian besarnya untuk kalangan pengusaha, tahun 2020 adalah sebesar Rp Rp 575,8

triliun dan tahun 2021 sebesar Rp 699,4 triliun.

Apalagi di dalam UU Cipta Kerja juga, kalangan investor dan pengusaha juga mendapat sangat

banyak kemudahan. “Daging” dari UU Cilaka tersebut adalah perpanjangan kontrak otomatis untuk

para perusahaan tambang, yang seharusnya dikembalikan ke Negara. “Lemaknya” untuk importir

bahan pangan yang semakin dipermudah. Sementara “tetelan” nya adalah penghapusanpengurangan hak-hak pekerja, yang menguntungkan para pemilik pabrik.

Jadi, sudah sangat banyak sekali yang diberikan pemerintah untuk kalangan investor, orang kaya.

Sementara, untuk rakyat banyak yang ada malah kenaikan pajak dan tarif layanan. Mulai dari: 1)

rencana kenaikan PPN dari 10% ke 12%; 2) menaikkan cukai rokok ke 12,5%; 3) rencana

mengenakan PPN bagi jasa pendidikan; 4) menaikkan tarif dasar listrik; 5) menaikkan harga BBM;

6) rencana mengenakan pajak pada sembako. Padahal kita tahu kehidupan rakyat banyak sudah

sangat tertekan karena pandemi. Maka tak heran bila warga miskin di kalangan rakyat banyak terus

bertambah.

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan dengan jelas, bagaiamana pilihan kebijakan fiskal

pemerintah untuk orang kaya sangat kontras dengan kebijakan untuk rakyat banyak.


Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)