Menyongsong KONBES 2020 Di Cianjur: SI INDONESIA Di Pentas Nasional Dalam Perspektif Sejarah

Oleh : Anwar MMSA
(Ketua DPP SEPMI 1987-1991, Alumni Pasca Sarjana UNJ Prodi Sejarah, Koord. Executif. Ekponen SESMI PUSAT)

  1. Mukaddimah
Dalam sejarah  Islam nusantara, telah terbentuk tradisi yang menempatkan sistem nilai dari ajaran-ajaran Islam sebagai sistem nilai yang membentuk sikap dan tingkah laku manusia Indonesia. Sistem nilai demikian, ada yang bercampur dengan sistem nilai yang lain, ada yang hadir secara utuh lalu berkembang dan terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sehingga dari sudut pandang gerakan politik , Islam memiliki tiga fungsi: (1) Sebagai pandangan ideal untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan doktrin Islam. Penjajah Belanda misalnya, dinilai kafir sehingga wajib dilawan oleh kaum muslimin. (2) Sebagai nilai-nilai yang membentuk sikap dan tingkah laku muslim sehingga dikenal adanya muslim yang salehdan kurang saleh. Konsekwensinya, seorang pemimpin muslim dipatuhi apabila kesalehannya tidak diragukan. Tidak mengherankan jika banyak pemimpin pergerakan Islam berasal dari kalangan ulama, kiyai atau figure yang terkenal kesalehannya. Pada masa lalu, Raja-raja Islamlah yang tampil sebagai pemimpin dengan ulama sebagai tangan kananya. (3) Sebagai perekat solidaritas sosial. Islamlah yang selalu diangkat sebagai pemersatu mereka, mengatasi pembelahan sosial.

2.Sarekat Dagang Islam (SDI) 16 Oktober 1905

Sebelum abad ke-20, pola gerakan politik islam masih bersifat komunal dengan solidaritas yang bersifat mekanis. Solidaritas sosial ini berkembang dalam struktur masyarakat agraris dan biasanya berpusat pada tokoh-totkoh kharismatis. Artinya, pengertian “nasionalisme” terbatas dalam konsep etnis-kultural. Misalnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme pada abad ke-19 diyakini sebagai gerakan nasionalisme untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, perang Diponegoro, perang Padri atau perlawanan Zenal Musthofa di Tasikmalaya. Pada saat ini, gerakan demikian akan dipandang sebagai gerakan lokal atau “provinsionalis”.

Ciri-ciri gerakan Islam mulai berubah, dari pola komunal menjadi pola asosiasional dan solidaritas yang bersifat organis. Para pemimpinnya tidak lagi dari pedesaantetapi dari kelas menengah perkotaan. Mereka pun mulai menerapkan bentuk organisasi modern. Jika pada masa sebelumnya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat paternalistis, maka pada awal abad ke-20 berubah menjadi lebih rasional. Gerakan yang berpola asosiasional membuat aktivitasnya meluas dan tidak lagi localized. Pengambilan keputusan pun lebih demokratis dengan menggunakan mekanisme musyawarah. Tradisi demokrasi dan partisipasi mulai terbentuk.
Akar kesadaran Gerakan politik Islam modern dimulai sejak lahirnya Syarikat Islam (SI) tahun 1911 sebagai tranformasi dari Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan tahun 1905.Bahkan seharusnya yang menjadi landasan kebangkitan Nasional adalah SDI atau SI sebab keberadaannya relatif lebih diterima diseluruh pelosok Nusantara. Berbeda dengan Boedi Utomo (BU) yang dianggap sebagai penjelmaan Priyayi Jawa dan lebih memiliki mosi untuk memperjuangkan masyarakat Jawa sehingga banyak daerah-daerah di luar Jawa yang menolaknya seperti Paguyuban Pasundan (Gerakan Politik masyarakat Sunda) yang pada awalnya menolak bergabung dengan BU.

3.Sarekat Islam (SI) de facto 1905

Akar kesadaran Gerakan politik Islam modern dimulai sejak lahirnya Syarikat Islam (SI) tahun 1911 sebagai tranformasi dari Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan tahun 1905. 

4.Sarekat Islam (SI) de jure 1912

SI ini merupakan partai politik Islam pertama di Indonesia yang terkemuka dan merupakan partai modern dan menasional. Ilmuwan politik seperti Koever da Deliar Noer menyebutkan sebagai partai politik pertama di Indonesia sedangkan ilmuwan lain seperti Van Niel dan Ingelson menyebutkan bahwa SI merupakan organisasi politik Indonesia abad 20 yang paling menonjol setiadaknya sampai dekade pertama abad 20.

5.Central Sarekat Islam (CSI) 1916

Bahkan seharusnya yang menjadi landasan kebangkitan Nasional adalah SDI atau SI sebab keberadaannya relatif lebih diterima diseluruh pelosok Nusantara. Berbeda dengan Boedi Utomo (BU) yang dianggap sebagai penjelmaan Priyayi Jawa dan lebih memiliki mosi untuk memperjuangkan masyarakat Jawa sehingga banyak daerah-daerah di luar Jawa yang menolaknya seperti Paguyuban Pasundan (Gerakan Politik masyarakat Sunda) yang pada awalnya menolak bergabung dengan BU.

Partai Sarekat Islam (PSI) 1920
Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSIHT) 1923
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1929
MIAI berhasil mengintegrasikan berbagai ormas Islam dari berbagai aliran. Awalnya, MIAI didukung oleh 7 organisasi yakni PSII, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad Cabang Surabaya, Hidayatullah, Islamiyah Banyuwangi, dan Khairiyah.Namun di tahun 1941 berkembang menjadi 21 organisasi antara lain; SI, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad, Jong Islamicten Bond, Al-Islam (Solo), Al-Ittihadul Islamiyah (Sukabumi), PII, PAI, PUSA (Sigli), Musyawaraah Al-Tholibin (Kandangan-Kalimantan), NU, Al-Jami’atul Washliyah, Nurul Islam (Tanjungpandan, Bangka Belitung), Al-Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi), MUI (Tolitoli, Sulawesi Tengah), Persatuan Muslimin Minahasa (Menado), Al-Khairiyah (Surabaya), Persatuan Putra Borneo (Surabaya), Persatuan India Putra Indonesia dan Persatuan Pelajar Indonesia-Malaysia di Mesir.

6.PSII Tahun 1942 Udzur

Di masa Jepang, MIAI semula dibiarkan. Namun, karena sifat dasar yang anti penjajah tak kunjung berubah,SI udzur dan  MIAI dibubarkan pada Obtober 1943. Pada masa jaman kolonialisme Jepang gerakan politik Islam mendapat dukungan penuh, karena Jepang memiliki kepentingan untuk mendapat dukungan dari gerakan Pan Islamisme untuk melawan sekutu. Yang pada masa itu Pan Islamisme juga tengah berseteru dengan sekutu.

Pasca Kemerdekaan RI, diadakanlah Kongres Umat Islam di Yogyakarta tepatnya pada tanggal 7-8 November 1945 untuk membentuk partai politik Islam. Pada Kongres tersebut disepakati mendirikan Partai Masyumi yang bebas dari bau kolonial dan didukung hampir oleh semua organisasi Islam lokal dan nasional dengan komponen utamanya NU dan Muhammadiyah. Terjadilah duet kepemimpinan Masyumi pertama antara NU dengan Muhammadiyah. K.H. Hasyim Asari (NU)sebagai Ketua Syuro dan Soekiman Wirjosandjojo (PII yang sekaligus sebagai orang Muhammadiyah) sebagai Ketua Badan Eksekutif/Pimpinan Pusat.

7.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1946

Dan tahun 1946 setelah kemerdekaan SI Indonesia meninggalkan sikap udzur dan kembali menjadi partai dimotori oleh Wondoamiseno dan Abikusno Cokrosuyoso 
Perjalanan partai-partai Islam mulai awal kemerdekaan senantiasa terfragmentasi. Integrasi faksi dalam Masyumi. Unsur masyumi tetap memiliki otonomi dalam kegiatan di bidang sosio-keagamaan. Namun, federasi juga mempunyai akibat negatif, dimana semangat golongan seringkali lebih ditonjolkan dibandingkan semangat persatuan, terutama ketika menghadapi daya tarik posisi politik formal dalam pemerintahan.
Gerakan Islam politik terfragmentasi menjadi Masyumi, PSII, NU dan Perti, selain ada pula Partai Persatuan Tharikat Islam (PPTI) dan AKUI (Aksi Kemenangan Umat Islam). Bahkan kekuatan Islam politik akhinya saling berhadap-hadapan. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, NU menjadi bagian dari kabinet sedangkan Masyumi menjadi oposisi.
Fragmentasi Islam politik akhirnya berimplikasi pada pemilu 1955. Kendati aliran Islam secara total mendapat jumlah terbesar yakni 45,2% (116 kursi), nasionalis 27,6% (71 kursi). Sosialis Kiri-Komunis 15,2% (39 kursi) dari total 257 kursi. Namun setelah dibagi berdasarkan garis partai, hasil tertinggi adalah PNI (57 kursi), disusul Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi), sisanya partai-partai kecil termasuk partai Islam yang kurang dari 10 kursi. Akibatnya, kendati pemerintahan yang dibentuk merupakan koalisi PNI-Masyumi-NU, tetapi formatur yang ditunjuk presiden adalah PNI sebagai pemegang suara terbesar. Hal ini akan sangat berbeda jika Islam politik tetap memakai satu bendera bernama Masyumi.
Sebagai gerakan politik PSII  pada demokrasi terpimpin , tahun 1960-an terbaca sebagai berikut :
1.Perdebatan tentang dasar ideologi negara dalam Mejelis Konstitusi berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa suatu keputusan. Dengan demikian pembuatan suatu Undang-Undang Dasar permanen menjadi terbengkalai. Pihak pemerintah membaca situasi ini sebagai suatu kemacetan konstitusional yang serius. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan sokongan penuh dari pihak militer mengeluarkan dektrit untuk kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih rakyat itu. Situasi yang tidak seronok ini telah mengguncangkan umat Islam, baik secara politik maupun secara psikologis. Dibawah payung UUD 1945, Sukarno telah kembali menggenggam kendali pimpinan politik nasional dengan kekuasaan yang hampir-hampir tidak terbatas.Dengan dektrit itu Pancasila sebagai dasar negara ikut serta dinyatakan kedudukannya, namun tidak adanya penjelasan eksplisit. Sehingga menumbuhkan suasana pemikiran yang menjadi kabur. Hal ini mengakibatkan usaha berbagai aliran Idiologi memberikan tafsiran masing-masing. Suasana ini membawa perkembangan selanjutnya, timbulah pemikiran kritik mengenai pancasila. Fase pemikiran ini tampak dari timbulnya tema pemikiran mengenai pancasila murni, yang terjadi pada masa orde baru. Di dalam fase ini terjadilah proses eksplisitasi pancasila sebagai dasar negara, sumber hukum dan idiologi nasional.
2.Bargaining posisi PSII di dikabinet demokrasi terpimpin stagnan, ini terbaca hanya Aruji Kartawinata dan Sudibyo yang masuk dalam kabinet demokrasi terpimpin, dibandingkan dengan PKI sangat dominan dan diberi peluang yang besar untuk berperan dalam pengendalian pemerintahan oleh Presiden Soekarno.
3.PSII perlu kader, sementara  struktur sosial organisasi PSII yang bersifat patronase atau patron-client meskipun PSII dikategorikan sebagai gerakan Islam modern. Dengan sistem itu membuat organisasi ini tergantung kepada kewibawaan tokoh tertentu yang bersifat sentralistik. Di sisi lain, banyak anak-anak muda dari GPII,HMI,PII dan Akademisi eks.Tentara Pelajar (TP) yang direkrut oleh PSII untuk mendinamisir pergerakan partai. 
KONPERENSI BESAR KE – I PSII 5 – 10 September 1964, di Bandung.
  1. Menetapkan Program Umum dengan Sapta Programnya :
  2. Melawan segala bentuk rasionalisme yang hendak memisahkan Negara Dan Agama dan mengingkari adanya Tuhan Yang Maha Esa.
  3. Menyarankan kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan, segera dilangsungkannya Pemilihan Umum, dan mencegah nasakom, dijadikan alat oleh golongan tertentu untuk dominasi segenap lapangan dan bidang pemerintah.
  4. Supaya KIAA di laksanakan menurut rencana.
  5. Mengutuk tindakan Amerika di Vietnam Selatan dan mendesak supaya meninggalkannya. Analis politik Indonesia senantiasa mempetakan kekuatan-kekuatan politik Indonesia dengan model segitiga emas sebagaimana yang diungkapkan Harold Crouch dan William Liddle. liddle mengatakan bahwa pada masa soekarno segita tiga itu terletak pada kekuatan politik Nasionalis, Islam dan PKI.Nasionalis terletak pada Soekarno dan PNI (partai terbesar), Islam terletak pada Masyumi dan yang merupakan kekuatan kedua . Sedangkan PKI merupakan partai terbesar ketiga terutama pada tahun 60-an. Ketiga kekuatan ini saling bersaing dan saling menjatuhkan sehingga terjadi instabilitas politik kemudian diakhiri dengan Dekrit Presiden.Dengan memperalat kekuasaan PKI memaksa pemerintah membubarkan Masyumi. Pasca Masyumi dibubarkan segitiga emas terletak pada Soekarno, TNI-AD dan PKI. Terjadi persaingan antara TNI-AD dan PKI. TNI-AD dengan mendapatkan dukungan dari eks-Masyumi untuk melakukan perlawanan politik (hal ini merupakan awal dari TNI berpolitik praktis) dengan menjatuhkan rejim Soekarno dengan memanfaatkan ketergesaan PKI untuk berkuasa dengan melakukan kup G 30 S. Dengan peristiwa itulah jatuhnya rejim Soekarno beserta PKI dan muncullah Orde Baru.
    MAJLIS TAHKIM KE – XXXII. 20 – 26 Agustus 1966 di Bandung. MEMUTUSKAN :
  6. Mengesahkan AD/ART/PTI hasil penyempurnaan Panitia Ad Hoc AD/ART/PTI yang dibentuk oleh DPP- Partai atas dasar keputusan MT- XXXI di Bandung, dengan amandemen-2.
  7. Megesahkan susunan DPP-Partai yang dibentuk dengan surat keputusan M.T. ke- XXXII, No. III/-KPTS /MT – XXXII /1966. DP dibawah pimpinan sdr. Arudji Kartawinata, dan LT dibawah pimpinan sdr. Anwar Tjokroaminoto.
  8. Menyampaikan :
  9. Harapan kepada Pimpinan MPR agar segera mengambil tindakan dalam rangka mengatasi situasi yang gawat akibat pidato 17 Agustus 1966 dari Presiden Soekarno.
  10. Harapan kepada Pemerintah S.P. 11 Maret 1966/ ketetapan MPR No.XI/ MPRS/1966, agar segera mengambil tindakan dalam rangka mengatasi situasi yang gawat akibat pidato 17 Agustus 1966 dari Presiden Soekarno.
  11. Resolusi kepada Pemerintah tentang politik dalam dan luar negeri, sosial, ekonomi dan keuangan.
    Menetapkan :
    • Garis-garis kebijaksanaan Partai dibidang Politik, Organisasi, keuangan, ekonomi.
    • Program perjuangan Partai berdasarkan Program Azas dan Program Tandhim Partai.
    • Program Kerja menghadapi pemilihan umum.
    Pada MT PSII XXXII ,terpilih dan diberikan amanah mejadi Sekjen LT PSII.Pada tahun 1967 Bustamam,SH menjadi Ketua Fraksi PSII di DPRGR , panitia khusu 3 RUU di DPRGR.
    Pada 5 Juli 1966, Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengesahkan Ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966. Isi ketetapan itu berupa perintah sederhana dan ringkas: “Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang jang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan jang menudju pada penjederhanaan.”
    Pada hari yang sama, lembaga yang diketuai Abdul Haris Nasution itu memberikan Soeharto kewenangan untuk membentuk kabinet. Dua pekan sebelumnya, MPRS menguatkan posisi Soeharto sebagai pengemban Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) melalui Ketetapan MPRS Nomor IX/1966 sekaligus mencabut gelar Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Kemelut kepemimpinan yang terjadi setelah G30S ini kemudian dimenangkan Soeharto.
    Dalam pemerintahan Orde Baru pada bidang politik, ekonomi, dan budaya telah didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-muslim dan orang Islam dilarang memegang bidang-bidang tersebut. dapat dikatakan bahwa, Indonesia adalah satu- satunya negara bependudukan Islam terbesar di dunia tetapi dengan pengaruh Islam yang paling sedikit.Selain itu, pemerintahan Orde Baru pun didukung secara efektif oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)dan dengan melihat hal tersebut semakin jelas bahwa kebangkitan politik umat Islam yang diharap- harapkan sulit untuk diwujudkan, seiring upaya pemerintah dalam melakukan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
    Pada tanggal 3 Juli 1971 dilangsungkan pemilu pertama masa Rezim Orba, Dalam pemilu ini, partai-partai Islam terdiri dari NU, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Perti dan partai yang baru saja berdiri yakni Parmusi (Partai Muslimin Indonesia).Pada pemilu ini kekuatan Islam politik makin merosot. Golkar yang merupakan kendaraan politik pemeritah menang besar. Ini sebagian disebabkan karena langkah-langkah yang benar-benar sudah ditata, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan “kondisi- kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi partai-partai politik”.
    Pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai Islam yang bertahan, yakni PSII, NU dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Pembentukan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) diharapkan memberikan sesuatu yang baru bagi politik Islam. Tapi keterlibatan pemerintah dalam proses pembentukannya menghambat partai tersebut melakukan kegiatan-kegiatan atau mengambil kebijakan-kebijakan politik yang independen.
    Dalam rangka memulihkan kembali demokrasi di dalam negeri, pemilihan umum pertama diadakan pada tanggal 3 Juli 1971. Dalam pemilu ini, partai-partai Islam terdiri dari PSII, NU, Perti dan Parmusi, partai-partai non-Islam dan sekuler yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI dan Golkar didukung Pemerintah, saling bersaing.
    Adapun wakil-wakil PSII yang duduk sebagai anggota dewan terdapat 10 , orang yakni :
  12. Wartomo Dwijoyuwono duduk dalam komisi I (Hankam, Luar Negeri, Penerangan, Kepresidenan, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Bakin, MPR, DPR, DPA).
  13. Andi Mappatunru BA duduk di Komisi II (Dalam Negri. LAN, Arsip Nasional, PAN dan Sekneg).
  14. Johan Burhanuddin duduk di komisi III (Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung).
  15. Ishak Moro duduk di Komisi IV (Pertanian, Tenaga Kerja, dan Transkop).
  16. Ubaya Ahmadi duduk di Komisi V (Perhubungan, PUTL, Dewan Telekomunikasi, LAPAN dan DEPARI).
  17. Thayeb Moh. Gobel duduk di Komisi VI (Perindustrian, Pertambangan dan BATAN).
  18. Oesman Yusuf Helmi duduk di Komisi VII (Keuangan, Perdagangan, Bapenas, BPK, Bank Sentral, BPS, dan Bulog).
  19. Drs. MA. H. Gani MA duduk di Komisi VIII (Kesehatan, Sosial, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
  20. Bustamam SH duduk di Komisi IX (Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI).
  21. Drs. Syarifudin Harahap duduk di Komisi X (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
    Dalam masa sidang, anggota-anggota PSII sangat aktif dan kritis pada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam negeri. Bustamam,SH, Drs. MA. H. Gani MA ,Oesman Yusuf Helmi, Waktomo Dwijoyuwono, dan H. Mch. Ibrahim. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang berani berbicara dan mengeritik pemerintah, contohnya seperti Oesman Yusuf yang telah mengajukan lebih kurang 300 pertanyaan kepada pemerintah, sejumlah usul resolusi dan interpelasi. 8.FUSI PARTAI,MT XXXIII DAN 22 DESEMBER 1972

Selain itu seiring usaha pemerintah yang dua tahun setelah pemilu 1971, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan tentang restrukturisasi politik yang berisi pengelompokan (fusi) semua partai politik, sebuah kebijakan yang menghasilkan pembentukan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Golkar. Tapi sebenarnya kebijakan ini sudah disampaikan pada tanggal 3 Maret 1970.
Pada tanggal 23-29 Juli 1972 dilangsungkan Majlis Tahkim PSII ke XXXIII (33) di Gedung Merdeka Bandung. Sidang Tahkim berjalan dengan tertib-tentram dan puncak dari semua sidang-sidang Tahkim tersebut adalah pada saat pemilihan formasi Dewan Partai dan Lajnah Tanfidziyah yang akan diserahi amanah periode 5 tahun (1972-1977). Sebagai hasilnya sesuai dengan aspirasi para perserta yang hadir, munculah formasi baru yang ditandai dengan suatu cirinya yang khas yaitu Peremajaan. Kecuali seorang (Muhammad Safe’i, kurang lebih 70 tahun), seorang tua yang semangatnya masih muda remaja, maka seluruh DPP yang baru adalah tokoh-tokoh pemimpin angkatan muda yang rata-rata berusia dibawah 50 tahun. Sebagai contoh Bustamam SH (47 tahun) Presiden Dewan Partai, H.M. CH. Ibrahim (40 tahun) Presiden Lajnah Tanfidziyah dan para Wakil Presiden LT, Oesman Yoesuf (48 tahun), KH. Firdaus AN (48 tahun), Ishak Moro (41 tahun) dan Dra.Jubaidah Muhtar (36 tahun).
Akan tetapi selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 22 Desember 1972 terjadi pengambil alihan dan pendudukan DPP dan kantor LT PSII oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Team Penyelamat Kaum PSII di bawah pimpinan Suryo Ahmad Mojo. Pihak TP (Team Penyelamat) PSII menyatakan bahwa pengambilan alih ini dikarenakan, TP PSII melihat keadaan kepemimpinan PSII tidak dapat mengikuti perkembangan ketatanegaraan dewasa ini sehingga menimbulkan kegelisahan dikalangan kaum PSII, sehingga TP PSII tidak mengakui lagi kepemimpinan PSII Pusat yang terbentuk dalam MT PSII ke 33 di Majalaya- Bandung. Kemudian pada 22 Desember 1972 TP PSII membentuk Pimpinan Darurat (PD) PSII, yang diketuai oleh H. Anwar Cokroaminoto.
Sepertinya nasib PSII sama dengan apa yang dialami oleh Parmusi, dalam upaya pemerintah meminggirkan tokoh-tokoh Masyumi, pemerintah ikut campur dalam pembentukkan kepengurusan partai. Dan sekarang pemerintah berusaha meminggirkan tokoh-tokoh PSII dan memecah PSII dengan membuat tandingan kepengurusan dalam tubuh PSII. Hal ini merupakan sebuah strategi yang sering dilakukan oleh pemerintah, karena terjadi pula kepada Muhammadiyah dan NU, pemerintah ikut campur di dalam pendirian, pembentukan kepengurusan, artikulasi kepentingan, anggaran belanja dan akses pembuat kepentingan.
Menyikapi hal tersebut DPP PSII MT ke 33 berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan tradisi partai, kepemimpinan PSII yang dijalankan oleh DPP PSII tidak dapat diambil alih oleh siapapun kecuali oleh badan penggenggam kekuasaan partai yang memilih DPP PSII, yaitu Majlis Tahkim (Kongres Nasional) PSII. Dengan demikian DPP PSII MT ke 33 akan meneruskan tugas kepemimpinan PSII sesuai dengan keputusan-keputusan Majlis Tahkim ke 33.
Akan tetapi sikap PD PSII semakin sewenang-wenang, PD PSII menggeser beberapa orang PSII MT. 33 dalam DPR/MPR yang merupakan wakil dari PSII, diantaranya Wartomo Dwijoyuwono (Sekjen PSII MT.33) yang duduk sebagai wakil Ketua fraksi Persatuan Pembangunan di DPR digantikan Drs. Syarifuddin Harahap, HM. CH. Ibrahim (Presiden LT PSII MT.33) sebagai anggota Badan Pekerja MPR diganti pula oleh Drs. Syarifuddin Harahap, sementara Dra. Zubaedah Mohtar (W. Presiden LT. PSII MT.33) sebagai anggota pengganti di MPR diganti oleh Djohan Burhanuddin SH.110
Hal tersebut oleh PD PSII dijadikan sebagai isu dalam menghancurkan DPP PSII, dengan mengatakan DPP PSII hasil MT.33 anti fusi, dan tidak mau mencalonkan Presiden Soeharto sebagai Presiden pada sidang MPR 1973. Dan tidak hanya itu saja serangan yang dilancarkan, PD PSII juga akan melakukan pembekuan kepada cabang yang tidak menunjukan sikap mendukung PD PSII.
Akan tetapi serangan yang dilancarkan PD PSII sepertinya tidak berhasil, LT PSII MT. 33 dengan cepat tanggap pada tanggal, 5 Januari 1973 bersama NU, Parmusi, dan Perti melakukan kesepakatan untuk memfusikan politiknya dalam 1 (satu) partai politik barnama Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga dengan demikian dapat mengembalikan kepercayaan kader-kader PSII terhadap PSII MT. 33.
Pada tanggal 11 Januari 1973 terjadi perundingan antara kedua belah pihak (PSII MT.33 dan PD PSII), yang dilaksanakan di rumah H. Anwar Cokroaminoto JL. Singamangraja No. 29 Kebayoran Baru Jakarta, yang terdiri dari perwakilan PD PSII yakni, H. Anwar Cokroaminoto, Drs. M. Gani, MA., dan Drs. Syarifuddin Harahap, kemudian DPP PSII MT. 33 diwakili oleh, Bustamam SH (Presiden Dewan Pusat) dan H. Mch. Ibrahim (Presiden LT PSII), dari perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan keorganisasian dan kepemimpinan Syarikat Islam, selanjutnya sampai dengan berlangsungnya Majlis Tahkim Luar Biasa yang akan datang disusun bersama-sama dibawah pimpinan Bapak H. Anwar Cokroaminoto.
Tanggal, 20 Januari 1973 diadakan perundingan kembali, tetapi menimbulkan kegagalan di dalam perundingan, dikarenakan pihak PD PSII menyarankan kepada DPP PSII MT. 33 agar pembentukan DPP SI diserahkan sepenuhnya oleh H. Anwar Coktoaminoto yang merupakan sesepuh partai dan PD PSII meminta H. Mch. Ibrahim rela mengorbankan sebagian kawan-kawannya untuk tidak duduk dalam DPP Syarikat Islam yang akan dibentuk. Dengan pernyataan tersebut, H. Mch. Ibrahim menyatakan akan tetap bertahan pada keputusan Majlis Tahkim PSII ke 33 dan menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.
Menindak lanjuti hasil keputusan rapat Pimpinan Kelompok Persatuan Tanggal 5 Januari 1973 untuk mengfusikan kegiatan politik dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan, DPP-SI MT.33 diundang ikut serta untuk mengambil bagian dalam team penyusunan AD-ART, Program dan Ketentuan- Ketentuan Khusus Partai dan akan tetapi Selasa tanggal 13 Februari 1973 dalam Penyelenggaraan penyusunan DPP PPP, sangat disesalkan oleh DPP-SI MT.33 dalam penyusunan DPP PPP tersebut tidak mengundang DPP-SI MT.33 yang duduk dalam Presidium dan Badan Pekerja Kelompok Persatuan. Dan ternyata justru PD PSII yang diikut sertakan dalam penyusunan itu.

9.Syarikat Islam (PSII) 1973

Pada masa Orde Baru terbentuk segitiga emas kembali yakni Nasionalis, Islam dan TNI. Nasionalis terletak pada Soeharto dan Golkar sedangkan Islam terutama eks-masyumi yang tidak diijinkan berdiri kembali partai masyumi kemudian terbentuk fusi PPP yang tidak menampung eks-masyumi begitu pula sebelum fusi dengan terbentuknya Parmusi sebagai pengganti Masyumi pada pemilu 1977. Eks Masyumi yang kecewa terhadap koalisi dengan TNI yang menjanjikan akan mendirikan kembali partai Masyumi pasca Orde Lama. Efek dari kekecewaan ini maka Islam dijadikan kekuatan lawan oleh Soeharto dan Golkar di masa awal Orde Baru dengan menggunakan TNI sehingga Islam berlawanan dengan TNI. Dimunculkanlah kembaliisu-isu pendirian Negera Islam Indonesia (NII). Bahkan pada zaman ORBA muncul istilah KBA (Koalisis ABRI dan Birokrasi). Juga istila ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).
PSII berjuang secara legal konstitusonal untuk mengkritisi kebijakan pembangunan/politik yang dibuat pemerintah bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan Ummat  Islam, diantaranya:
1.Pengumuman rancangan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973, yang menimbulkan protes sangat dahsyat dari hampir semua organisasi Islam, karena     rancangan yang dibuat pemerintah benar-benar mengabaikan ajaran Islam;
2.Pembangunan tempat-tempat perjudian, “lokalisasi”, dan melegalisasikan perjudian    “terselubung” melalui pungutan uang lotre olah raga yang biasa disebut Sumbangan Dana Sosial Berhadiah;
3.Larangan memakai Jilbab di sekolah menengah;
4.Program keluarga berencana yang tidak memperhatikan ajaran Islam;
5.Maraknya penjualan Minuman keras, dan pemberian izin secara bebas oleh     pemerintah untuk membangun kilang-kilang arak.
6.Tahun 1978,upaya pemerintah, dalam salah satu sidang MPR,   pemerintah berupaya menaikan status aliran kepercayaan menjadi sama    dengan posisi agama seperti Islam dan Kristen. Reaksi keras dari para  pemimpin dan aktivis Muslim, termasuk mereka yang menjadi anggota   parlemen , memaksa pemerintah untuk membatalkan rencana itu. Karena   tidak mau menentang baik aspek ritual maupun teologis Islam, Presiden Soeharto – yang juga Muslim – tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai agama. Hingga akhirnya pada 1979, aliran kepercayaan ini kemudian secara resmi diakui sebagai salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Karena itu, pengawasannnya diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan kepada Departemen Agama.
7.Azas Tunggal Pancasila dan 5 Paket UU Politik dan Ormas Tahun 1985
8.Petisi 26 dan Petisi 50  sebagai koreksi untuk melaksanakan UUD 1945 dan                        Pancasila secara murni dan konsekwen sebagai pencerminan kedaulatan                        rakyat.
Di akhir masa Orde Baru sekitar tahun 90-an Islam dilirik kembali oleh Soehato dan Golkar sehingga aspirasi Islam lebih diakomodir dengan munculnya UU PA, Bank Muamalah. ICMI dll. Hal ini dilakukan karena pertama, terjadi dualisme kekuatan TNI antara Moerdani yang telah banyak mengkader TNI nasionalis(disebut dengan TNI pelangi) dan ada TNI Hijau (muncul isu ijo royo-royo) serta TNI merah putih. Kedua, Konflik TNI melahirkan ketidaksolidan TNI sebagai kekuatan politik Soeharto maka dipilihlah Islam sebagai kekuatan politik tandingan sebagai alternatif dukungan politik bagi Soeharto dan Golkar. Keberpihakan Soeharto terhadap Islam diperlihatkan dengan memunculkan Panglima TNI dari kubu TNI hijau yaitu muncul Faisal Tanjung. Pada masa reformasi, Islam tetap menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan oleh elit-elit politik sehingga bermekaran partai-partai Islam sebanyak 17 partai Islam muncul sebagai peserta pemilu tahun 1999 dan tahun 2004 sebanyak 6 partai. Pada SU MPR 1999 terlihat pertarungan antara Islam dan Nasionalis ketika memperebutkan kekuasaan eksekutif. 
Islam tercermin dari PKB, PAN, PBB,PSII1905,PKS. Nasionalis ditonjolkan PDIP. Sementara Golkar yang berhaluan nasionalis lebih mengambil tiarap karena menyelamatkan diri dari hujatan-hujatan yang menekan Golkar bubar sebagai pertanggungjawaban ORBA, Golkar kemudian berpihak kepada Islam begitu pula TNI berpihak pada Islam dengan mendukung Gus Dur sebagai Presiden padahal pemenang Pemilu adalah PDIP. Sayang kemenangan ini tidak berumur panjang.
Dengan demikian jatuhnya Soeharto, Habibie (yang tidak direspon naik menjadi presiden kembali) dan Gus Dur apakah karena politik Islam, sebagaimana para pengamat politik yang menyatakan bahwa dunia internasional tidak menghendaki kemenangan kelompok Islam tetapi saya lebih melihat pada faktor utama yakni krisis ekonomi internasional yang menjadi faktor dominant, selain itu tidak terkonsolidasikannya kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri. Dalam hal ini saya sepakat dengan para pengamat ekonomi seperti Faisal Basri yang berkomentar bahwa kejatuhan para pemimpin nasinal tersebut merupakan efek dari kegagalan program IMF dan kelemahan tim ekonomi nasional dalam menentukan lembaga ekonomi dunia.

10.REFORMASI TAHUN 1998, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1998
Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) 1999

Beberapa kali sebelum meletusnya reformasi tahun 1998  melalui Syarikat Islam (PSII) hearing memberikan masukan konstitusional terhadap perubahan 5 paket UUD Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila untuk dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

Begitu juga pasca ORBA partai-partai terbangun karena aliran agama yang menjadi aliran politik, NU dengan PKB, Muhammadiyah dengan PAN dan PBB dengan DDII serta PERSIS (sekarang keluar dari PBB),PSII 1905 udzur kembai menjadi gerakan SI Indonesia lintas mazhab,profesi dan segmen masyarakat dan PKS dengan gerakkan harokah dan Tarbiyah terutama di kampus-kampus. Dengan demikian betapa sangat berpengaruhnya aliran atau madzhab dalam agama terhadap perilaku politik dalam partai-partai Islam. Yang semua itu menjadikan Islam politik catatan historis dalam persefektif sejarah Indonesia.

  1. Syarikat Islam Indonesia ( SI Indonesia ) 2003
    Reformasi Konstitusional , itulah istilah yang tepat untuk menata kembali kehidupn bermasyarakat berbangsa dan bernegara beberapa peran SII :
    1.Aktif dalam forum MOI,LPOI, audiensi dengan DPR
    2.Aksi damai penuntutan pidana penista agama tahun 2016
    3.Aksi damai tahun 2019 agar segala bentuk pelanggaran peraturan dalam prostitusi,minuman keras, dan narkoba harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
    4.Pers Release ke DPR penolakan RUU Cipta Kerja
    5.Aksi damai menolak RUU Cipta Kerja
    6.Aksi damai menolak RUU HIP/BPIP
  2. Agenda Gerakan Politik SI Indonesia ke Depan
    Gerakan Politik Islam akan senantiasa menjadi bayang-bayang yang diharapkan sekaligus juga ditakuti oleh kekuatan-kekuatan politik yang tengah bersaing. Dengan demikian Islam politik akan senantiasa menjadi penentu kepemimpinan nasional ke depan. Hanya tinggal memilih antara maju dengan kekuatan sendiri atau berkoalisi dengan kekuatan nasionalis.
    Terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan Kaum SI Indonesia ke depan antara lain:
    pertama, mengembangkan paradigma politik dari isu politik yang senantiasa menjual ideologi Islam berbentuk memperjuangkan Piagam Jakarta, dikembangkan kepada aspek-aspek yang menyangkut kehidupan real masyarakat berupa program reformasi ekonomi dan supremasi hukum yang ditawarkan kepada masyarakat.
    Elit-elit Islam politik yang akan atau yang telah menikmati segala macam kenikmatan politik harus mulai menyadari bahwa realitas politik yang diperankannya belum mampu membawa negara ini kearah yang lebih mensejahterakan rakyat. Kemiskinan dan penganguran setiap tahun senantiasa meningkat dan harga sembako semakin sulit dan mahal. Sudah saatnya bagi elit politik dan seluruh rakyat untuk melakukanmuhasabah (refleksi diri) dan muraqabah (kerja keras, tekun, jujur, dan cermat) dalam menghadapi persoalan bangsa yang semakin terpuruk sehingga terhindar dari kebangkrutan.
    kedua, membangun Syura di internal organisasi. Kelemahan gerakan politik Islam senantiasa lebih mengedepankan sistem patrimonial, otoritas tradisional dan kepatuhan, sehingga ketika terjadi konflik internal organisasi lebih cepat memisahkan diri dengan membua/pindah organisasi baru ketimbang melakukan islah dan muhasabah.
    ketiga, Gerakan politik Islam membuka ruang yang sangat lebar terhadap munculnya kader-kader muda yang visioner.Pada akhir tahun 2018-an muncul opini pemimpin bangsa dari kaum muda. Opini tersebut lahir mungkin sebagai antitesa dari realitas politik di era reformasi yang antara lain:
    pertama, di era reformasi terjadi perubahan sistem politik tetapi tidak melahirkan perubahan aktor politik, sehingga reformasi dianggap sebagai perubahan kulit saja.
    kedua, munculnya elit-elit poitik yang senantiasa terkait dengan kasus-kasus hukum di masa lalu, sehingga melahirkan sulitnya supremasi hukum dan hukum masih tetap menjadi pelindung sebagian elit.
    ketiga, Masyarakat merasa jemu dengan kepemimpinan bangsa yang lamban dalam menangani krisis.
    keempat, adanya kesulitan anak muda untuk muncul menjadi aktor politik baru karena dihambat oleh aktor lama yang masih ingin tetap bercokol sebagai pelaku politik.
    kelima kaum SI Indonesia belum terlambat untuk melakukan reeksistensi,konsolidasi dan operasi ormas front SI Indonesia
    (pelajar,pemuda,mahasiswa,kaum perempuan,intelektual,buruh/tani,pendidik dll.)

13.KHOTIMAH

Saat ini dimana sebenarnya posisi Kaum Syarikat Islam Indonesia penulis lebih cenderung bahwa perjuangan idiologis adalah skala prioritas sebagai mana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kekuasaan politik merupakan science efek dari perjuangan idiologis,begitupun para the founding father,tokoh,ulama,pimpinan dan kader telah memulainya dengan dasar,manhaj dan ghoyyah lillahi ta’ala.

Tidak bisa manusia menjadi utama yang sesungguhnya, tidak bisa manusia menjadi besar dan mulia dalam arti kata yang sebenarnya, tidak bisa ia menjadi berani dengan keberanian yang suci dan utama, jikalau ada banyak barang yang ditakuti dan disembahnya.
Keutamaan, kebesaran, kemuliaan dan keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercipta karena ‘tauhid’ saja.
(H.O.S. Cokroaminoto)
Jalan Pemimpin Bukan Jalan Yang Mudah, Memimpin Adalah Menderita(H.Agus Salim)

35b24349cfd79c2fca67650b87d971df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Habis Masa Jabatan Kades, Bupati Mura Lantik 10 Pj. Kades

Mon Aug 31 , 2020
Kliknusantara.Com|Musi Rawas_Sumsek| Bupati Musi Rawas (Mura) H Hendra Gunawan (H2G) didampingi Ketua TP PKK Mura Hj Noviar Marlina Gunawan, melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 10 (sepuluh) Penjabat Kepala Desa , Senin (31/08/2020) bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas. Adapun nama-nama 10 Pj Kades yang dilantik yakni, Trimastama sebagai Pj […]