Memaknai Ahlak Revolusi Indonesia

Oleh:
Syahrul Effendi Dasopang
(Koordinator Presidium Simpul Indonesia)

Kliknusantara.com | JAKARTA, 12 November 2020

Jika sekedar negosiasi dukung dan tidak mendukung rejim kekuasaan, rasanya tema besar nan mewah, yaitu revolusi akhlak, bisa-bisa berlalu cepat seperti nasib revolusi mental Jokowi, karena tiadanya konsepsi yang formulatif. Tapi itu sih hak HRS.

Saya sendiri pun, harus hati-hati membicarakan soal akhlak ini. Karena selain berat, dan neraca ukurnya pun sungguh berat. Ini seperti kisah dulu yang pernah seru tentang siapa yang pancasilais dan siapa pula yang belum pancasilais. Bukan maksud saya di sini ada kaitannya tentang siapa yang boleh jadi benchmark Yang Berakhlak.

Tapi kalau pun mau diobjektifkan gerakan revolusi akhlak ini, marilah dimulai dari elit, terutama elit pemerintah, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati hingga Pak Kades. Tentu saja. yang kita maksudkan adalah Akhlak Terhadap Rakyat.

Dimulai dari yang sudah pasti dan jelas, yaitu memenuhi segera hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Walaupun UUD ini sudah diperbaharui alias diamandemen sebanyak empat kali.

Misalnya seperti amanat preambule UUD 1945: membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa… (Preambule UUD 1945)

Atau seperti yang termaktub dalam batang tubuh UUD.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2)

Lain lagi pasal 28D yang menyatakan:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 31:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 34:
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Jadi, itu semua harus dipenuhi. Jangan jadi macan kertas. Memenuhi tuntutan konstitusi itu, terhadap rakyat, itulah revolusi akhlak yang objektif dan mendesak saat ini. Sebab apalagi neraca yang paling andal dalam soal urusan kita dalam hubungan pemerintah dengan warga, selain UUD itu. Memenuhi tuntutan konstitusi itu segera dan sepenuh mungkin, sudah tentu berakhlak.

Kalau sudah begitu, mungkin Soekarno yang sangat gandrung dengan mantra revolusi, jika masih hidup tentu akan bersorak girang sambil berkata dengan lantang: ini baru akhlak revolusi Indonesia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

POLLING PILKADA PELALAWAN

Fri Nov 13 , 2020