Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua Indonesia (KOMPPI) Gelar Talk Show Otsus

Kliknusantara.com | JAKARTA — Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua Indonesia (KOMPPI) menyelenggarakan Talk Show di Sebuah Hotel di Kawasan Mangga Besar Jakarta Pusat, Rabu, (23/12/2020), dengan tema “OTSUS PAPUA; Spirit Awal, Kenyataan Hari ini dan Harapan Hari Esok”.

Menghadirkan empat orang pembicara, yakni Marinus Yaung,S.IP. M.Si (Akademisi), Rahmat Siregar, SH,M.Hum (Inisiator UP4B),Jonah S.Weyai,SE (Aktifis Pemuda Papua/Mantan Wapresma UNCEN) dan Irawati Wona,SH (Wakil ketua Gemarindo).

Dalam sambutannya Petrodes M. Keliduan, S.sos selaku ketua Umum Komite Mahasiswa dan Pemuda Papua Indonesia mengajak para mahasiswa dan pemuda Papua yang ada di jakarta untuk keluar dari konflik disintegrasi, serta dinamika tarik menarik Otsus yang sama sekali tidak menjamin masa depan kita sebagai generasi masa depan Papua.

Generasi muda Papua hari ini adalah harapan untuk masa depan Papua, OTSUS akan terus berlanjut dan kita generasi muda Papua sebaiknya mempersiapkan diri untuk menyambutnya dan memanfaatkannya untuk pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

“Otsus hadir karena ada alasan, ada dinamika dan masalah, ada ketergantungan dan harapan namun saat ini belum ada indikator. Saat ini kita tidak usah mempersoalkan tentang pro dan kontra. Tolak dan terima atau memilih NKRI atau merdeka. Marilah bersatu membangun Papua, mencerdaskan generasi muda Papua agar bisa menjadi pemimpin di masa depan. Mari berfikir bagaimana bisa ikut andil mengatur negara. Kita butuhkan kesatuan fikir dan kesatuan gerak, jangan hanyut dalam konflik yang berkepanjangan. Keluarlah dari konflik dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan damai,” kata Petrodes membuka diskusi pertama.

Kemudian dilanjutkan oleh Rahmat Siregar, yang menyampaikan bahwa persoalan otsus tidak pada titik menolak atau sepakat akan kebijakan tersebut, melainkan persoalan subtansinya ada pada integritas pejabat negara yang wajib menjalankan Otsus bagi kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat.

Untuk ini otsus bukan sebuah agenda tawar-menawar kepentingan politik para pihak dan sebuah kebiasaan buruk yg dipakai sebagai ancaman untuk menyatakan sikap tertentu ataupun sebuah propaganda.

Negara dalam hal ini pemerintah pusat sudah saatnya tidak perlu lagi ada keraguan untuk melakukan evaluasi Otsus, dalam konteks mengkoreksi dan merefleksi seberapa besar nilai kemaslahatannya yang dapat sampai kepada rakyat dibanding dengan besarnya kebocoran atau penyimpangan dana Otsus, tindakan ini akan menempatkan negara pada posisi trush /dipercaya, hal ini harus menjadi semangat “Honesty is Telling The Truth” Kejujuran untuk menyampaikan kebenaran.

Dari sisi akademis, Marinus Yaung juga menekankan bahwa otsus yang ada saat ini tidak melibatkan orang Papua jadi perlu di evaluasi lagi jika akan memperpanjang waktunya, mengingat tahun 2021 akan berakhir. Jika ada suatu kasus harus dijelaskan secara mendetail dan jangan mengeluarkan statemen yang tidak sesuai realita yang ada, lalu mencari solusi yang baik.

P”Pada saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo baru kami rasakan manfaat otsus karena telah memberi peluang lebih banyak pada pemuda Papua untuk menuntut ilmu di berbagai Universitas dalam dan luar negeri.

Masukan kami agar pemerintah membuka ruang konsultasi dengan orang Papua serta mengadakan sosialisasi lagi tentang kontrak politik dengan orang Papua (otsus), serta harus melibatkan orang Papua agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dan mengetahui kebutuhan orang Papua.

Orang Papua harus terlibat dalam mendesain rancangan Undang- Undang yang baru kedepannya. Hal ini yang dapat membantu menyelesaikan masalah Papua ke depan agar 10 hingga 20 tahun mendatang tak ada lagi terdengar isu Papua Merdeka,” ungkap Marinus.

Di tempat yang sama, Jonah S. Weyai seorang aktifis muda, mantan pimpinan mahasiswa Universitas cenderawasih ini pun juga menekankan bahwa Generasi Muda Papua perlu belajar Sejarah Perjalanan Papua guna memposisikan diri dengan baik dan menjadi generasi yang mencerdaskan dan mencerahkan persatuan orang papua dalam bingkai NKRI.

Tidak hanya itu, katanya, “Kita juga harus berani kritis untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pengelola dana Otsus. Kurangnya keterbukaan Informasi Pemerintah dalam hal Pengelolaan dana Otsus ini juga merupakan penyebab Rakyat Papua Apatis bahkan sudah tidak percaya dengan kehadiran Otsus mampu menjawab persoalan kesejahteraan Rakyat Papua. Oleh sebab itu perlu adanya “Evaluasi Otsus Secara Menyeluruh”.

Irawati Wona, mewakili aktivis perempuan Papua yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua GEMARINDO (Gerakan Membangun Rakyat Indonesia) berpendapat bahwa tidak perlu fokus pada spirit awal pembentukan karena masih ada yang belum puas dengan otsus. Masih perlu diperhatikan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan perlindungan dari KDRT. Pasal-pasal yang ada sudah baik namun implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga belum maksimal dirasakan manfaatnya. Dan yang terpenting ialah Negara harus bersinergi untuk menuntaskan permasalahan Papua agar dapat menangkan hati dan pikiran rakyat Papua,” pungkasnya.
(fri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Realisasi Tiga Bulan Terakhir, Kepala Desa Stadong Tuntaskan BLT DD Tahun 2020

Wed Dec 23 , 2020
Kliknusantara.com | DAMPUT – Realisasi tiga bulan terakhir Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Kepala Desa Stadong berlangsung lancar. Realisasi itu melalui penyerahan langsung kepada warga terdampak pandemi Covid-19 di Balai Desa. Seperti diketahui, hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai bentuk penanggulangan dampak covid-19 yang melanda. Penyerahan itu […]