JAKARTA, KLIKNUSANTARA.com| Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menggeledah rumah

JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Indonesia Police Watch (IPW) mengecam kekerasan aparat dalam menangkap pendemo di depan Gedung DPR dalam mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Kamis (22/8/2024). Setidaknya menurut

JAKARTA, KLIKNUSANTARA.com| Mahasiswa dan Buruh kepung Gedung DPR RI cegah pengesahan RUU Pilkada anulir putusan MK. Sedikitnya 5 Ribuan orang peserta aksi yang berlangsung sejak Kamis pagi (22/8/24). Aksi tersebut

JAKARTA, KLIKMUSANTARA.com|Kisruh atas upaya anulir putusan MK oleh pemerintah dan DPR RI, berikut press rilis civitas academica - DGB-UI jelang paripurna DPR RI hari ini:MENYIKAPI KEGENTINGANPress Release Sivitas

JAKARTA, KLIKMUSANTARA.com| Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 7,5% dalam Undang-undang Pilkada dalam pembacaan putusannya, Selasa

JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2024 akan dilangsungkan di dua Istana yaitu di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka

JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Soal jilbab Paskibraka, Sekjen PKS, Habib Aboebakar Alhabsyi merespon pidato Presiden Joko Widodo yang menekankan menjaga toleransi di tengah keragaman. "Tadi dalam salah satu

JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Kasus 18 petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri nasional 2024 melepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada

IKN, KLIKNUSANATARA.com| Presiden Joko Widodo sebutkan dia hal prioritas yang harus menjadi prioritas saat mengumpulkan Kepala Daerah di Ibu Kota Nusantara pada Selasa, (13/8/24).Seperti diungkapkan oleh presiden

JAKARTA, KLIKNUSANATARA.com| Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, menyatakan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Revisi UU Migas) dapat