JAKARTA, KLIKNUSANTARA.com| Koordinator bidang Hukum, HAM dan perundang - undangan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM

Oleh: Bhre Wira*CIBOLEK~ Sejak tiga hari ini, di banyak kota Indonesia, massa mahasiswa khususnya, melancarkan aksi penentangan terhadap Jokowi. Penentangan ini dilatari langkah Baleg DPR yang berupaya membunuh putusan

JAKARTA, Kliknusantara| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menag Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi pelaksanaa atau kuota

JAKARTA, Kliknusanatara| Beredar Petisi Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat dan meminta dukungan berupa tanda tangan dari masyarakat Indonesia oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Selasa

LUWU TIMUR, Kliknusantara| Wakil Rektor IV Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo Dr. Abdul Rahman Nur, SH, MH., menyampaikan buah pikirannya di hadapan peserta Dialog Publik Tematik, ‘’Peran Masyarakat Dalam

JAKARTA, KLIKNUSANTARA.COM | Pasca putusan MKMK yang menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua lembaga pengawal konstitusi

Oleh: Hikma Ma'ruf AsliJurnalis, Mahasiswa S2 Hukum (Pasca Sarjana Universitas Andi Djemma Palopo) Pada akhirnya tak banyak yang dapat diharapkan dari sebuah peradilan konstitusi yang Agung dan penuh

JAKARTA, KLIKNUASANTARA.COM | Tak siap hadapi sidang praperadilan SYL, KPK surati PN Jaksel ulur waktu 3 minggu. Demikian terungkap dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Alimin Ribut Sudjono dalam penyampaiannya

OKI, Kliknusantara.com | Tiga dari empat ahli waris lahan Hutan Kota dan SMK N 3 Kayuagung dijemput paksa oleh pihak Satreskrimsus Polres OKI. Hal itu setelah surat panggilan kedua untuk keempat ahli waris sebagai

JAKARTA – Berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cibadak yang menyebutkan bahwa database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang diterbitkan pada 16 Januari