HRS Diborgol, Ini Kisah Sang ‘Imam Besar’ Dari Mekah Hingga Rutan Polda Metro Jaya

HRS

Kliknusantara.com| JAKARTA – Habib Rizieq Shihab (HRS) sempat hijrah ke Mekkah saat hebohnya kasus chat mesum yang disangkakan polisi padanya sebagai tersangka.

Orang yang didaulat sebagai Imam Besar Umat Islam dalam gerakan 212 itu lantas kembali ke Indonesia dengan jargon Revolusi Ahlaq. Kedatangannya juga menghebohkan tanah air.

Kini HRS memenuhi SOP Polda Metro Jaya dan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik. Usai pemeriksaan dan penetapan tersangka atas sejumlah sangkaan, ia dibawah ke Rutan Polda Metro Jaya dengan tangan terborgol.

Berikut kronologis perjalanan HRS dari Mekkah hingga Rutan Polda Metro Jaya:

Sejak 26 April 2017 HRS berada di Mekkah. 05 November 2018, ketika bermukim di Mekkah, difitnah memasang bendera ISIS menyebabkan HRS berurusan dengan polisi Arab Saudi.

10 November 2020 Kembali ke Indonesia dengan membawa isu Revolusi Akhlak yang disambut meriah dan sesak di Bandara Internasional Soekarno – Hatta hingga akibatnya FPI membayar denda 50 juta kepada Pemda DKI.

13 November 2020, mengisi tabligh akbar di Megamendung menyebabkan kepadatan massa di sekitar Ciawi dan lokasi acara.

14 November 2020, melangsungkan pernikahan puterinya di Petamburan yang dihadiri secara membludak oleh massa.

16 November 2020, Kapolda Metro Jaya, Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Rudy Supahriadi dicopot, karena dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran UU Protokol Kesehatan terkait Covid-19 yang dilakukan oleh HRS dan beberapa pemimpin FPI ketika terjadi kepadatan massa di Puncak – Bogor maupun di Petamburan Jakarta Pusat.

20 November 2020, pasukan TNI atas perintah Pangdam Jaya, Dudung Abdurachman, menurunkan sejumlah baliho yang mengelu-elukan HRS.

02 Desember 2020, surat undangan pemeriksaan kepada HRS untuk tanggal 7 Desember 2020 atas perkara kerumunan yang dianggap melanggar peraturan pada saat acara pernikahan puterinya di Petamburan, 14 November 2020, diantar oleh polisi lengkap dengan pengawalan Brimob bersenjata, karena alasan mendapatkan penghalangan di Petamburan.

6 Desember 2020, beredar kabar di media sosial perkara penangkapan yang diduga anggota BIN oleh FPI di Megamendung yang melakukan pengintaian.

7 Desember 2020 dini hari terjadi pembunuhan laskar FPI pengawal HRS ketika rombongan HRS dan pengawalnya menuju Karawang lewat tol. Lokasi pembunuhan oleh Polisi, sampai hari ini belum diketahui secara faktual. Ternyata yang membunuh keenam orang FPI itu adalah polisi sendiri. Peristiwa tragis ini menimbulkan simpati luas kepada HRS dan FPI, dan kecaman terhadap Polisi.

10 Desember 2020, HRS dari saksi dinaikkan statusnya menjadi tersangka dari sebelumnya sebagai saksi. Polisi menggunakan 2 pasal KUHP untuk menjerat HRS ditambah 1 pasal UU Kekarantinaan Kesehatan.

Isi masing-masing pasal hukum tersebut sbb:

Pasal 160 KUHP berbunyi:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 216 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Kemudian Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi:

Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 9
Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

12 Desember 2020, pukul 09.00 WIB pagi hari, HRS turun dari kediamannya di Markaz Syari’ah Pesantren Agrokultural FPI di Megamendung Bogor, dan tiba sekitar pukul 10. 24 di Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara maraton didampingi Munarman, SH dan lainnya. Sebelum pemeriksaan, HRS dites covid-19 dengan hasil negatif. Hal ini menggugurkan tudingan sebelumnya bahwa HRS ditengarai terjangkit covid 19.

12 Desember 2020 pukul 11.30 – 22.00 sebagai tersangka, HRS diperiksa di Ruang Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan 84 pertanyaan dengan dalil telah melanggar KUHP pasal 160, 216 dan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

13 Desember 2020 pukul 00.15 WIB HRS selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, langsung ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya,

“… untuk sebagai tersangka guna memudahkan penyidik, mulai 12 Desember hingga 20 hari ke depan, yakni 31 Desember 2020,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Ahad (13/12) dini hari…..(Mrf).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bahas Ekonomi Kreatif, Dekranasda Jabar Gelar Workshop Membatik Di Kabupaten Bekasi

Sun Dec 13 , 2020
Kliknusantara.com | BEKASI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bekasi, Holilah Eka Supria Atmaja mendampingi ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, dalam rangka kegiatan workshop membatik, untuk peningkatan Produktivitas Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Workshop tersebut dibuka langsung oleh ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, […]