Hermanto SE Komisi IV DPR Frakai PKS Dukung Hasil Rakornas KAHMI

Hermanto, SE., Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI

Kliknusantara.com | JAKARATA – Rakornas 3 KAHMI (Korps Alumni HMI) bertema “Konsolidasi keumatan mewujudkan Nasionalisme Indonesya yang Adil dan Beradab” oleh Kordinator Presidium Nasional Viva Yoga Mauladi M Si yang berlangsung di hotel Cempaka, Mega Mendung, Bogor pada 15 – 16 Januari 2021 menghasilkan Rekomendasi untuk kepentingan nasional.

Sebagai organisasi kemasyarakatan  yang bersifat Independen, Cendikiawan dan Religius, KAHMI masih tetap eksis dan solid dalam melaksanakan aktifitas organisasi baik pada tingkat nasional, wilayah dan daerah. 

Di tengah komplex masalah kebangsaan menghadapi Coronavian dan impor PHK yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan bangsa dan negara. 

Hermanto SE anggota Komisi 4 DPR dari PKS yang juga Kader HMI ketika PB HMI dipimpin Prof Dr H Eggi Sudjana SH, menyatakan dukungannya terhadap Rekomendasi external Rakornas 3 KAHMI. Terutama di bidang pembatasan penggunaan tanah.

Berikut Rekomendasi KAHMI:

1.Tegakan Keadilan dan kepastian hukum RI / Rech staat, Pemerintah jangan menafsirkan Pancasila dengan Mach staat.

2.Sesuai dengan Sila 5 Pancasila dan Demokrasi, Pemerintah harus menghargai ham masyarakat berdaulat, bersyarikat, berkumpul jaga jarak, ber opini.

3.KAHMI mendukung penyelesaian tuntas kasus pelanggaran HAM Polri yang membantai 6 pengawal Imam besar Habib Riziek Shihab di KM 50 Cikampek, melalui proses penegakan hukum di pengadilan sipil yg adil, profesional dan tranparan via Komnas HAM.

4.Pemerintah tidak paksakan masyarakat di vaksin Sinovac dan tanpa sanksikan penjara 1 tahun atau denda 50 juta rupiah. 

5.Pemerintah melarang penguasaan lahan dan ekonomi oleh segelitir pengusaha demi sila ke 5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesya, agar terpancing ghiroh pembangunan ekonomi domestik.

6.Pemerintah prioritaskan pembangunan infrastruktur daerah terpencil, terluar dan terdepan  terutama yang belum menikmati listrik, jalan, jembatan, air bersih dan pemukiman layak. 

7.Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus pastikan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat, bukan menjadi bencana yang di awali penggusuran berakhir dengan sistemik pemiskinan struktural. 
8.Dalam perangi Teroris dan Radikali Internasional, Pemerintah harus Profesional tanpa merugikan citra agama tertentu.

9.Mendesak Pemerintah bikin Organisasi Pangan Nasional sesuai amanat Undang-undang no 18 tahun 2012 dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dan alokasikan sekurang-kurangnya 5% dari total APBN setiap tahun untuk Organisasi ini guna percepat proses peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri hingga mengurangi ketergantungan impor pangan. 

10.Mendesak Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu laksanakan pemilu 2 tahap, Pilkada serentak tetap di laksanakan tahun 2022 , 2023 dan 2027. Dan kedua pemilu nasional tetap di laksanakan pada tahun 2024. 

11.Mendesak pemerintah memperkuat kedaulatan nasional membangun pertahanan yang komprehensif di daerah perbatasan dengan negara tetangga. * Mahdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti: Sistem Kemitraan akan Perkuat UMKM

Tue Jan 19 , 2021
Kliknusantara.com | JAKARTA – Dicantumkannya sistem kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinilai akan berdampak positif. Sebab, dengan cara ini UMKM akan bisa mengembangkan diri dan bersaing secara global. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud […]