Hentakan Gaji Ke-13, Saat Palu Dan Meja Sidang DPRD Bersuara Gaduh Dalam Gerakan ASN Tolitoli

Kliknusantara.Com |Tolitoli_Sulteng| Suara gaduh dalam sidang-sidang legislatif bukanlah hal yang aneh. Dalam forum resmi itu, dijamin hak imunitas anggotanya mengajukan usulan, pendapat dsn sikap berdasarkan konstitusi negara.


Suara gaduh terkait penggunaan kewenangan dan fungsi DPRD untuk pelaksanaan hak anggaran, hak legislasi dan hak pengawasan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada mereka adalah yang ditunggu-tunggu.


Setidaknya suara gaduh yang membicarakan nasib rakyat, daerah bahkan negara itulah yang mestinya menjadi dinamika dan proses dialektika antara eksekutif dan mereka para legislator.


Harapan itu pula yang semestinya terjadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Tolitoli, dengan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tolitoli terkait hak ASN yakni pencairan gaji ke-13 pada Selasa (1/9/2020).


Hak kelebihan gaji ASN itu menjadi tema pembicaraan hangat setelah tenggat waktu keterlambatan pembayaran sudah terlampaui.


Aparatur Sipil Negara mengadukan nasib gaji ke-13 mereka ke DPRD Tolitoli yang belakangan berujung kisruh bahkan nyaris adu jotos anatara Ketua DPRD, Randy Sahputra dengan Kepala BKD Tolitoli.


Rapat pembahasan baru saja dimulai langsung diwarnai pelemparan palu sidang ke arah Kepala BKD Tolitoli, Moh. Asrul Bantilan, S.Sos.


Tak hanya itu, meja sidang pun terbalik dan kacanya hancur sebagai akibat puncak kemarahan sang Ketua DPRD kepada Kepala BKD.


Pemicu kemarahan Ketua DPRD dengan khas anak muda itu adalah tidak jelasnya alasan ketidak hadiran Kepala BKD pada RDP sebelumnya dengan agenda yang sama.


Bagi Kepala BKD, ketidakhadirannya oleh karena bertepatan menghadiri rapat APBD di Kantor Bappeda Tolitoli.


Sampai pada titik itu, dapat dikatakan adalah sebuah kewajaran hadirnya dinamika dalam komunikasi antara eksekutif dan legislatif soal rakyat. Bahkan dinamika itu sangat diperlukan untuk menghindari hubungan yang statis dan stagnan, apalagi aksi ‘main mata’ yang memposisikan DPRD sebagai ‘tukang stempel’ bagi eksekutif.


Hanya saja menjadi ironi ketika diskusi berlabel RDP itu mesti main lempar palu sidang dan banting meja.


Sama ironinya ketika ASN belum menerima hak mereka hingga waktu yang cukup lama tanpa penjelasan yang memadai.
Bahkan lebih ironi lagi langkah ASN yang mestinya hidup dalam doktrin kepatuhan dan loyalitas pada atasan eksekutifnya justru hadir mendakwah atasannya di depan legislatif.


Fenomena kekerasan yang mewarnai komunikasi eksekutif dan legislatif itu mungkin masih dapat diterima pada batas-batas tertentu.
Akan tetapi menjadi kontra produktif jika pada akhirnya masuk dalam ranah tak bernorma. Ketegangan hubungan kedua belah pihak tak akan menghasilkan solusi terbaik.


Dibutuhkan kesadaran etis dalam membangun komunikasi untuk.memcari solusi.


Menjadi berbahaya jika kemudian sikap tersebut menjadi budaya komunikasi jelang perhelatan politik dalam pesta demokrasi pilkada serentak dalam beberapa bulan ke depan.


Keprihatinan kita, ketika palu sidang dan meja sidang itu berontak dan gaduh bukan pada substansi keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Menjadi sangat produktif jika kegaduhan itu lahir untuk meringankan beban ekonomi dan kehidupan rakyat yang lebih luas.


Semoga saja kejadian itu tidak menjadi preseden buruk jelang Pilkada serentak yang akan menambah ketegangan dan berpotensi memicu gesekan.


Sangat mungkin gesekan itu bergeser keluar ruang sidang dengan narasi politik pilkada dan menjadi tangkapan warna pada ranah pergulatan para kandidat yang boleh jadi meletakkan kepentingannya dalam persoalan tersebut……. (Redaksi).

35b24349cfd79c2fca67650b87d971df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Peduli Pendidikan Dimasa Pandemi Covid 19, Polisi Berikan Modem dan Kartu Perdana Gratis Kepada Pelajar

Tue Sep 1 , 2020
Kliknusantara.Com|Jakarta_Barat| Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap dunia pendidikan di Jakarta Barat. Mengingat hingga kini masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya Peduli Pendidikan melalui Polres Metro Jakarta Barat memberikan sebanyak 100 modem internet gratis dan Kartu Perdana kepada siswa siswi di Mapolrestro Jakarta Barat, […]