Diduga Menyalahi Aturan, LIN MURA Desak APH Usut Pemotongan Bantuan BSB Di Desa Bangunsari

Kliknusantara.com | MUSI RAWAS – Lembaga investigasi negara (LIN) desak Alat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan pemotongan bantuan sosial beras (BSB) 15 Kg perbulan yang diserahkan kepada masyarakat Desa Bangunsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.

Kuat dugaan terjadi penyelewengan dari aturan dan ketentuan BSB yang mestinya diterima warga yang berhak. Sesuai ketentuan, setiap warga yang telah ditetapkan berhak mendapatkan 15 Kg perbulan untuk 3 Bulan ke depan.

Bantuan telah disalurkan pada bulan September 2020 yakni langsung untuk tiga bulan bantuan. Adapun jumlah penerima BSB untuk Desa Bangunsari adalah 54 keluarga.

Dalam pembagiannya, dijelaskan oleh warga Desa Bangunsari bahwa atas nama Pemerintah Desa memotong satu sak yang berisi 15 kg beras dengan alasan untuk dibagi ke warga yang belum mendapat bantuan.

Artinya satu keluarga hanya menerima dua sak bantuan berisi 30 kg beras. Padahal semestinya menerima 3 sak dengan total 45 kg.

Saat dikonfirmasi awak media di kediamannya, Kades Bangunsari, Yatin menjelaskan bahwa ada data tambahan sebanyak sembilan orang baru penerima bantuan. Bahkan menurutny masih banyak warganya yang kurang mampu dan masih membutuhkan bantuan.

Sebab itulah ia berani mengambil kebijakan bersama Pemdes Bangunsari untuk memotong bantuan dengan alasan untuk dibagi rata supaya adil.

“Ada data tambahan masuk sembilan orang dan masih banyak warga Bangunsari yang kurang mampu, oleh karena itu kami Pemdes Bangunsari berinisiatif memotong satu sak bantuan yang berisi 15 kg beras terhadap 54 keluarga tersebut. Untuk kemudian dibagikan ke warga tambahan penerimaan bantuan dengan jumlah sembilan orang masing-masing mendapat dua sak bantuan sosial beras. Artinya total 18 sak terdistribusi ke penerima tambahan, dan sisanya 36 sak dibagi rata ke warga yang kurang mampu lainnya dengan masing-masing mendapatkan satu sak beras,” ujar Yatin.

Ia menjelaskan terkait hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan seluruh unsur Pemerintah Desa, baik dengan perangkat desa maupun BPD telah menyetujuinya. Saat dikonfirmasi mengenai kebijakan tersebut apakah sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial ia menuturkan hanya sampai dilingkungan Desa Bangunsari saja.

“Itu hanya dimusyawarahkan dengan Pemdes Bangunsari saja, kami tak sampai koordinasi dengan Dinas Sosial,” tutur pria yang kesehariannya juga sebagai petani tersebut.

Diwaktu yang sama penerima BSB yang namanya tidak ingin disebut menjelaskan, bahwa dirinya tidak terima atas kebijakan pemerintah desa yang melakukan pemotongan satu zak beras tersebut.

Atas langkah Kepala Desa tersebut, Alam Budi Kesuma Sekretaris Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Musi Rawas (LIN MURA) sangat menyayangkannya.

“Bantuan BSB itu bersumber dari Kementerian Sosial tentunya juknis pembagiannya ditentukan dari pusat, walaupun sudah dilakukan Musyawarah Desa jelas-jelas diduga salahi aturan karena bantuan itu dari Pusat bukan dari Desa. Selanjutnya kami mendesak APH dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Usut Tuntas permasalahan tersebut,” desak Alam (11/11/2020).

[Zainuri]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pimpin Pengungkapan Kasus, Kapolda Sumut: Bantu Kami Berikan Informasi Peredaran Narkotika

Wed Nov 11 , 2020
Kliknusantara.com | MEDAN – Kapolda Sumut pimpin pengungkapan 2 kasus penyalahgunaan narkotika jaringan Aceh – Sumut dan jaringan Aceh – Sumut – Jambi yg berhasil di ungkap Oleh Direktorat Narkotika Polda Sumut bulan november 2020 bertempat di Lapangan Direktorat Narkotika Polda Sumut. Rabu (11/11/20) pukul 10.00 Wib. Turut hadir dalam […]