Dibalik Teror Sigi, Webinar KB PII Tolitoli: Evaluasi Satgas Tinombala

Kliknusantara.Com | Sulteng – Wacana evaluasi Satgas Tinombala yang menangani kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora, mengemuka dalam diskusi daring via Zoom yang diselenggarakan Perhimpunan KB PII Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah Kamis malam (3/12/2020).

Diskusi daring yang digagas Pengurus KB PII Tolitoli, Mirza Batara Guru itu menghadirkan Ketua FKUB Sulteng Prof. Dr. Zainal Abidin, Kepala Kesbangpol Prov. Sulteng, Ketua FKPT Sulteng, Dr. M. Nur Sangaji, Sosiolog, Dr. Surahman, Tokoh Muda Sulteng, Dedi Irawan Serta Ari Fahri dan lainnya.

Webinar dibuka Ketua Perhimpunan KB PII Tolitoli, Hikma Ma’ruf Asli yang diikuti 41 peserta dan dipandu Moderator Idris Mamonto itu menyorot peristiwa teror pembunuhan sadis disertai pembakaran rumah warga di Desa Lembantongoa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah.

Sejumlah wacana mengemuka dalam diskusi yang diawali narasumber Tokoh Masyarakat Sulteng, Frof. Zainal Abidin iti. Mulai dari soal sikap penolakan dan keprihatinan atas kejadian teror Sigi, identifikasi kelompok MIT, 8su ketidakadilan dibalik gerakan MiT, hingga usulan evaluasi keberadaan Satgas Tinombala.

Dr.M. Nur Sangaji sebagai aktifis pencegahan terorisme mempertanyakan upaya dan langkah negara mengatasi kelompok MIT. Pengerahan kekuatan aparat keamanan secara besar-besaran menurutnya adalah taruhan reputasi negara melawan kelompok kecil MIT.

Faktanya menurut akademisi Untad ini, sekian lama Satgas Tinombala beroperasi, tak mampu menuntaskan kelompok warisan Santoso tersebut.

“Menurut saya, itu taruhan reputasi negara jika tidak berhasil menuntaskan kelompok MiT. Taruhannya cukup besar, karena wibawa negara yang mengerahkan pasukan besar jika gagal akan jatuh di mata warga,” ujarnya.

Sementara itu, Ari Fahri, penulis dan peneliti terorisme yang juga pemuda asal Poso mengulas persoalan keberadaan pasukan Satgas Tinombala yang menurutnya kurang efektif dan justru menimbulkan persoalan tersendiri ditengah masyarakat Poso.

Ari mencontohkan bahwa saat operasi, beberapa momentum untuk mengakhiri kelompok Gunung Biru itu, namun tidak terjadi.

Momentum lainnya, kejadian Tambarana. Penembakan 2 Anggota Brimob. Saat itu mestinya dilakukan pengejaran karena jaraknya sangat dekat. Tapi tidak dilakukan pengejaran. Petugas malah kembali ke Tambarana dan Kalora menangkapi tokoh masyarakat di desa setempat.

Ari juga mengungkapkan beberapa kejadian salah tembak hingga tewas oleh aparat kepolisian. Hal itu menimbulkan stigma buruk dan beban psikologis kepada keluarga almarhum.

Lantas hal itu tanpa penyelesaian hukum dan menimbulkan fitnah. Ketidakadilan semacam itu menjadi bibit radikalisme yang berbahaya mendapat legitimasi keagamaan. Tentu menurutnya hal itu akan menimbulkan dendam di tengah masyarakat yang justru menjadi persemaian bibit kelompok perlawanan.

Kondisi seperti itu dimaksud Ari sebagai dasar untuk mendorong evaluasi yerhadap keberadaan Satgas Tinombala. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur karena tokoh perdamaian Malino, Pendeta Damanik telah bersuara meminta evaluasi keberadaan Satgas Tinombala.

“Saya bersyukur, tokoh seperti pak Pendeta Damanik telah menyuarakan perlunya dievaluasi keberadaan Satgas Tinombala,” ucap Ari.

Dikatakan Ari, ungkapan Pendeta Damanik sangat penting karena itu menunjukkan adanya keinginan masyarakat Poso untuk hidup damai. Bahwa dengan evaluasi satgas itu semestinya tak ada lagi tindakan menyakiti warga masyarakat seperti kasus salah tembak.

Dalam kesempatan itu, Ari mengawali sesinya dengan meminta tidak menggunakan penyematan istilah Kalora dalam mengidentifikasi gembong MIT, Ali Kalora. Sebab Kalora adalah nama kampung yang juga adalah kampung kelahiran Ari Fahri.

“Jangan gunakan Kalora dalam mengidentifikasi kelompok MIT. Gunakan saja Ali Cs atau Kelompok Gunung Biru. Karena stigmatisasi itu menempel pada masyarakat Kalora,” ungkap ari.

Menurutnya itu menyulitkan anak-anak Kalora yang mencari kerja, tertempel di KTP alamat Kalora. Akan mengundang pertanyaan jangan-jangan bagian dari kelompok itu.

Sementara itu, narasumber lainnya, Dedi Irawan, Ketua HPA Sulteng menyoal kecenderungan promosi dilingkungan Polri yang memberi ruang kepada pejabat Polri yang pernah bertugas di Poso atau Sulteng.

Dalam pandangan Dedi, mereka yang pernah bertugas di Sulteng dan bersentuhan dengan Poso, karirnya melejit. Baginya perlu dirubah cara pandang itu. Sebab menurutnya, keberadaan mereka tidak ada keberhasilan signifikan.

Artinya menurut aktivis dan mantan Ketua HMI MPO Palu ini, semestinya mereka diberi sanksi karena kegagalan mereka dalam tugas penanganan teror dan kekerasan di Sulteng.

“Lepasan Sulteng, Poso bukan malah dipromosi. Mestinya dibalik cara pandangnya,” tandas Dedy

Sayangnya, diskusi daring itu tak ada pandangan dari pihak kepolisian maupun Satgas Tinombala. Padahal sedianya menurut penyelenggara akan menghadirkan Kabidhumas Polda Sulteng. Hingga acara usai sekitar 23.00 WIB, tak tampak hadir dari pihak Kepolisian……[]

35b24349cfd79c2fca67650b87d971df

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

FPI Hadang Penyidik, Ini Sikap Kapolri

Fri Dec 4 , 2020
Kliknusantara.com | JAKARTA- Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib […]