Cegah Korupsi, DPW KAMPUD Dukung Kejati Lampung Beri Penyuluhan Hukum ke Sekolah-sekolah

Lampung, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mendukung penuh sikap dan perhatian pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang akan memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyikapi kabar berita maraknya adanya pungutan terhadap biaya sekolah di tingkat SMA dan atau SMK yang berkedok sumbangan.

“Kami mendukung pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang dikabarkan akan menerjunkan tim guna menelusuri dan memastikan beredarnya informasi adanya pungutan berkedok sumbangan biaya sekolah di sejumlah Sekolah-sekolah jenjang tingkat SMA dan SMK”, ungkap Slamet R, S.Sos, sebagai Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat DPW KAMPUD, Minggu (14/3/2021).

Masih kata dia, bahwa berdasarkan koordinasi secara organisasi DPW KAMPUD akan turut memberikan perhatian khusus dalam persoalan ini.

“Atensi monitoring sudah diarahkan dan didiskusikan bersama ketua DPW KAMPUD untuk turut mengawal perkembangan maraknya informasi adanya pungutan berkedok sumbangan di sejumlah sekolahan”, kata Slamet.

Hal senada, dikatakan Ketua DPW KAMPUD, Seno Aji yang mendukung penuh atas respon cepat dan tanggap pihak Kejati Lampung melalui tim Bidang Penerangan Hukum (Penerangan Hukum) yang berencana tim Kejati akan segera turun ke Sekolah-sekolah.

“Sudah menjadi kewajiban Kejaksaan untuk merespon cepat terkait adanya informasi itu, demi terwujudnya good coorporate government dan clean government dengan memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan negara”, kata Seno Aji.

Dia juga menjelaskan bahwa, “Kejaksaan dalam menindaklanjuti informasi dan laporan dari masyarakat dapat melakukan pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan upaya persuasive dan preventif serta meletakan hukum pidana sebagai sarana terakhir”, demikian kata Ketua DPW KAMPUD.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung, Andrie Wahyu Setiawan, SH, S.Sos, MH mengatakan, dalam waktu dekat, Kejati Lampung dari Bidang Penkum akan segera melaksanakan turun ke Sekolah-sekolah untuk memastikan hal itu, kemudian pihaknya juga ingin memastikan secara objektif informasi pungutan biaya sekolah yang diduga menyalahi aturan itu, Jum’at (12/3/2021).

Sementara, kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf secara resmi telah mengumumkan terkait layanan posko pengaduan menanggapi maraknya penarikan pungutan berkedok sumbangan yang dilakukan oleh pihak Sekolah maupun Komite Sekolah, (9/3/2021). (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, Konklusi Amien Rais cs Dinilai Politis dan Cenderung Opini Sesat

Fri Mar 19 , 2021
JAKARTA – Konklusi yang disampaikan Amien Rais dan kawan-kawan (cum suis/cs), yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) terkait enam laskar Front Pembela Islam (FPI) dinilai bersifat politis dan cenderung memunculkan opini sesat. Kesimpulan Amien Rais cs bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan perlu ada pengadilan […]