Benarkan DTKS Semrawut, Sekdis Sosial: Banyak Faktor Dan Tidak Hanya Di Tolitoli

Roedollof, S.STP., Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

Kliknusantara.com | Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli benarkan adanya kesemrawutan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Tolitoli seperti yang diungkapkan wakil ketua DPRD Tolitoli, Jemi Yusuf.

Tanggapan atas penilaian DPRD Tolitoli itu disampaikan Rudollof, S.STP., selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli ketika dikonfirmasi media ini, Senin (2/11/2020).

Menurut Rudollof, banyak faktor penyebab DTKS itu sehingga mengalami persoalan seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD. Meski demikian pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan walau banyak kendala.

“Apa yang disampaikan pak Wakil Ketua itu sangat beralasan. Fakta itu tidak bisa dipungkiri. Hanya saja kendala yang dialami juga begitu banyak,” jawab Rudollof via sambungan WhatsApp, Senin sore.

Edo, sapaan akrab Rudollof menyebutkan faktor penentu DTKS itu bermula dari Desa. Data yang sifatnya off line itu kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk penginputan data on line DTKS.

Pendataan dilakukan pihak desa melalui tenaga operator yang ditunjuk Dinas Sosial atas usulan Kepala Desa. Operator Desa memberi data yang dibutuhkan sebagai bahan DTKS tersebut.

Dijelaskan Sekdis, updating data memang dilakukan Tiga bulan sekali. Itu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Olehnya, ditunjuk tenaga operator desa.

Tenaga operator desa itu mestinya mendapatkan honor agar mereka bekerja sesuai harapan. Hanya saja banyak operator yang tidak terima honor karena anggarannya tidak masuk dalam APBD. Sebagian lainnya mendapat honor dari desa.

“Sesungguhnya letak persoalan awal itu ada di pada Operator Desa. Hanya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena kita juga memang andil. Honor mereka tidak disiapkan sehingga kita kesulitan data update,” terangnya.

Menyinggung anggaran honorarium petugas Operator Desa yang bertanggungjawab memutakhirkan DTKS tingkat desa, Rudollof mengatakan mata anggarannya tidak tercover dalam APBD. Ia pun berharap ke depan sudah bisa terakomodir sehingga berjalan dengan baik.

Rudollof pun menepis tudingan dan kecurigaan pihak Dinas Sosial menyelewengkan bansos terkait kekisruhan DTKS itu. Menurutnya dana bansos yang ada itu langsung pada nama sesuai data.

Terkait upaya perbaikan DTKS seperti harapan Jemi Yusuf selaku Pimpinan DPRD, Edo mengatakan pihaknya berupaya terus melakukan pembenahan.

Ian pun berharap kesemrawutan itu tidak terjadi lagi agar upaya mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat bisa berjalan terarah, terencana dan terukur.

Diungkapkannya, persoalan DTKS tidak hanya muncul di Tolitoli. Menurutnya secara nasional itu terjadi. Informasi perbaikan data secara nasional itu di 2021 mendatang telah diterimanya dalam beberapa kesempatan koordinasi kementrian.

Sekdis Sosial itu berharap adanya dukungan semua pihak, termasuk dari DPRD dan masyarakat.

“DTKS yang lebih baik dapat dihadirkan jika faktor kendala yang dihadapi bisa diatasi. Dukungan DPRD dan masyarakat juga kita harapkan untuk mencapai maksud itu,” imbuhnya menutup pembicaraan…… (Redaksi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Meski Ditolak Mahasiswa dan Buruh, Omnibuslaw Diteken Presiden Jadi Undang-Undang

Tue Nov 3 , 2020
Kliknusantara.com | JAKARTA – Omnibuslaw dalam bentuk UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. Meski penolakan mahasiswa dan parah buruh masih terus mengemuka. UU Cipta Kerja mendapat nomor UU Nomor 11 Tahun 2020. Salinannya sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg) pada Senin […]