Pimpinan Umum

Bahas PAW Anggota DPRD Sumbawa, Pimpinan Konsultasi Ke Biro Hukum Provinsi NTB

$rows[judul] Keterangan Gambar : Ketua DPRD Sumbawa dan Rombongan saat konsultasi dwngan Biro Hukum Setdaprov NTB soal PAW Anggota DPRD di daerahnya.

NUSA TENGGARA BARAT, Klik Nusantara | Ketua DPRD Kab. Sumbawa, Abdul Rafiq, konsultasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait usulan pemberhentian sementara dan PAW ANGGOTA DPRD pada  Rabu (15/9/21).

Rombongan Ketua DPRD Sumbawa terdiri dari ketua Bapemperda, Sekrtaris Dewan dan Kabag Persidangan.

Mereka diterima di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi NTB, oleh PLT Kasubag Perda, Ahmad Nuralam, SH., MH., dan Kasubag Pergub, M. Erwin SH.

Dalam konsultasi itu dibahas persoalan terkait dengan syarat dan ketentuan pemberhentian sementara dan PAW anggota DPRD. 

Dalam keterangannya melalui rilis berita, Pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa untuk pemberhentian atau pun PAW harus merujuk dlm ketentuan perundangan dan Tata Tertib (Tatib) Dewan.

"Alasan seorang diberhentikan itu, karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan," terang Ahmad Nuralam. 


Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumbawa menyampaikan bila usulan pemberhentiannya dari pihak ketiga  karena yang bersangkutan tanpa disebutkan namanya tersebut tersangkut kasus hukum.

Dalam penjelasannya, Ahmad Nuralam menyampaikan untuk menunggu keputusan yg berkekuatan hukum alias incraht.

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah berkenaan hal itu, disebutkan bila dituntut dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun delik khusus maka Anggota Dewan dimaksus dapat di berhentikan.

"Dalam diskusi yg panjang setelah mengelaborasi dari sisi hukum dan adminitrasi, ditemukan kesimpulan proses tersebut harus setelah semua proses hukum dijalankan sampai tuntas," ungkap Ahmad Nuralam. 

Hal tersebut menurutnya dapat diamini oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan menyampaikan terimakasih dalam sesi terakhir diskusi..... (Red). 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)