Kepastian itu diperoleh dari keterangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol, DR. Tonang Mallongi yang di wawancarai langsung kontributor media ini, Dedi Pontoh di Kantornya di Kabupaten Buol belum lama ini. Berikut ulasannya. 

Awalnya dilakukan penelusuran terkait program Dinas Perikanan dan Kelautan yang menggelontorkan proyek rehab kolam senilai Rp. 200 juta. Kolam milik pemda itu ditingkatkan kapasitasnya untuk budi daya udang Vaname. Rehab dilakukan sekaligus melengkapi fasilitas penunjang untuk menjadi kolam usaha produktif yang dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah Buol. 

Alhasil kolam tersebut diduga telah dua kali berproduksi. Namun dari hasil produksi itu tak sepeser pun masuk kas daerah. Penelusuran media ini, menemukan informasi bahwa kolam yang seharusnya berkontribusi pada PAD Buol kategori hasil retribusi penyediaan tempat produksi usaha daerah itu nyatanya tak ada. 

Keterangan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Tonang Mallongi saat ditemui pada Senin (4/11/25) di Kantornya menyebutnya hasil kolam maupun tambak yang dimiliki pemerintah daerah memang belum dapat memberi kontribusi PAD. Menurutnya hal itu karena beberapa faktor, terutama ketiadaan biaya pokok produksi walau DPRD terus menarget kontribusi PAD. 

Kadis Tonang Mallongi mengaku penyetoran PAD dari instansinya tak dapat terealisasi karena tak didukung anggaran dari pemerintah daerah sebagai biaya pokok produksi. Sampai saat ini terang dia investasi pemerintah ke instansi yang dipimpinnya tidak ada. Hal itu menjadi alasan utama dirinya tak mampu memberi setoran. 

"Saya tidak bisa menyetor dari akun retribusi pelelangan dan akun retribusi penjualan hasil dari penyediaan tempat produksi usaha. Pertanyaan saya, ada investasi pemerintah berupa biaya pokok produksi?" ungkapnya meyakinkan jika dirinya tak didukung biaya pokok produksi dari anggaran pemerintah. 

Kadis menyebutkan aset yang menjadi ranggungjawabnya meliputi tambak dan kolam ikan di Negeri Lama dan Kantanan. Ada juga fasilitas balai. 

Menurutnya, balai itu pada dasarnya tempat pelatihan. Walaupun di sana ada kolam, sifatnya pendukung untuk kegiatan pelatihan. Namun ia menegaskan dapat juga menghasilkan PAD jika ada investasi pemda.

Dari data yang diperoleh, nyatanya rehab kolam dan pengadaan fasilitas produksi udang Vaname merogoh anggaran negara hingga Rp. 200 Juta. Bahkan tersiar kabar, terdapat anggaran untuk pakan. 

Penelusuran lebih lanjut, nilai rehab pengadaan air kolam, benur puluhan ribu ekor dan pakan hingga produksi melibatkan pihak ketiga. Informasi yang dihimpun, pihak ketiga itu ternyata tak mendapatkan hasil sepeser pun dari kerjasama itu. 

Menyinggung soal itu, Tonang menyebut sejauh ini menggunakan dana pinjaman dari istrinya untuk mengelola aset yang ada tersebut. Dari penjelasan Kadis, jelas mengakui jika aset pemerintah tersebut sesungguhnya telah produktif. 

Mengklarifikasi soal rehab kolam dan program udang Vaname, Tonang menjelaskan pada awalnya ia mendapat anggaran 200 juta untuk mengoptimalkan fungsi dan fasilitas produksi kolam. 

Pertemuannya dengan praktisi udang Vaname dari Tolitoli, Irwan M Said melalui salah seorang penghubung, pada tahun 2024 lalu, lantas terjadi kesepakatan untuk menggunakan dana yang tersedia untuk rehab kolam ikan menjadi kolam udang. 

Dalam perjalanan, praktisi bernama Irwan Sa'id dari Tolitoli, meninggal sebelum urusan rehab dan pengembangan udang Vaname itu tuntas meski perlengkapan sudah tersedia termasuk benur dan teknologi serta tenaga teknisnya sesuai perjanjian lisan mereka. Program itu pun tetap berlanjut yang menurut Kadis dilaksanakan kontraktornya inisial E beserta Pj. Sekretaris Dinas berinisial F. 

Menariknya, dari penelusuran itu, fakta adanya intervensi dana pemerintah rehab kolam, sepertinya tak masuk kategori investasi pemerintah daerah menurut Kadis Tonang. Ia malah mengklaim menggunakan dana pinjaman dari istrinya sendiri untuk operasional kolam hingga menghasilkan dan tak perlu masuk kas daerah. 

Salah seorang sumber informasi yang menyebut proses pengelolaan kolam itu termasuk produktif. Namun ia mempertanyakan jika tak ada setoran ke kaks daerah. 

"Produktif, hasilnya lumayan. Kalau tidak ada setoran ke daerah, itu mengundang pertanyaan," ungkapnya uang menolak dibika identasnya.

Kontradiksi penjelasan terkait pengelolaan kolam yang produktif dengan komoditi udang Vaname namun tak ada setoran ke kas daerah mengundang pertanyaan untuk Bupati dan para pihak terkait menelisik lebih lanjut hal ini. Demikian pula oleh penegak hukum dalam hal kemungkinan tindakan merugikan keuangan daerah atas penggunaan fasilitas daerah di Dinas perikanan dan Kelautan Buol tersebut.... (DP).